Salin Artikel

Wapres: Penduduk Indonesia Lanjutkan Pendidikan Tinggi Masih Terbatas

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memberi sambutan dalam pengukuhan mahasiswa baru dan guru besar Universitas Negeri Surabaya tahun akademik 2020/2021 secara daring, Senin (7/9/2020).

"Jumlah penduduk Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi masih sangat terbatas," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS-BPS) Februari 2020 menunjukkan, dari 137,91 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, hanya 14,2 juta atau 10,3 persen yang mendapatkan pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, kata Ma'ruf, seluruh mahasiswa baru yang telah diterima di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta merupakan kelompok elite dalam struktur masyarakat Indonesia.

Ma'ruf Amin mengakui bahwa untuk dapat diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi negeri tidak mudah.

"Pada tahun 2020 saja, terdapat lebih dari 500.000 peserta yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri dari berbagai pelosok di Tanah Air," kata dia.

Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 110.000 atau 22 persen peserta yang diterima di berbagai perguruan tinggi negeri, termasuk di Universitas Negeri Surabaya.

Lebih jauh Ma'ruf mengatakan, saat ini pemerintah menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai prioritas nasional.

Sebab, SDM unggul merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global, maka peranan perguruan tinggi untuk menghasilkan SDM unggul tersebut menjadi sangat penting.

"Saya selalu menyampaikan bahwa SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas tinggi, produktif dalam menghasilkan sesuatu yang manfaat dan maslahat, memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, dan berakhlak mulia atau ber-akhlakul karimah," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/07/10100901/wapres-penduduk-indonesia-lanjutkan-pendidikan-tinggi-masih-terbatas

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke