Mahfud MD: Pemilihan Umum Langsung atau Tidak, Politik Uang Tetap Ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, praktik politik uang atau money politic akan tetap ada, baik dalam sistem pemilihan umum langsung atau tidak langsung.

Mahfud mengatakan, praktik politik uang dalam pemilihan tidak langsung diberikan secara ke partai-partai, sementara dalam pemilihan langsung diberikan secara eceran ke masyarakat.

"Bahkan saya tulis di salah satu putusan Mahkamah Konstitusi (sewaktu jadi Ketua Hakim MK), sama saja sebenarnya kalau money politic," ujar Mahfud MD dalam diskusi daring "Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal", Sabtu (5/9/2020).

"Kalau pilihan langsung kepada rakyat itu money politic-nya eceran, kalau lewat DPRD itu borongan. Kita bayar ke partai, selesai. Kalau ke rakyat seperti sekarang ya, bayar ke rakyat pakai amplop satu per satu," kata Mahfud MD.

Baca juga: Bawaslu: 141 Bakal Paslon Bawa Massa Saat Daftar Peserta Pilkada 2020

Karena itu, menurut Mahfud, perdebatan soal maraknya praktik politik uang dalam pemilihan langsung tak sepenuhnya relevan.

Dia mengatakan, bagaimanapun sistem pemilihan langsung memiliki sisi positif bagi praktik demokrasi.

Ia menuturkan, setidaknya pertentangan ideologis yang mengemuka di tingkat pusat dapat dibantah dengan koalisi parta-partai di tingkat daerah.

Sebab, partai-partai lebih mengedepankan cara agar calon menang pemilu.

"Kalau kita lihat sekarang, tidak ada koalisi parpol yang linier dari pusat ke daerah. Misalnya PAN dengan PKS itu di atas tidak cocok, di daerah tertentu bergabung. Demokrat dengan PAN di pusat tidak cocok, di bawah bergabung. PDI-P dengan PKS di daerah tertentu bergabung," kata Mahfud.

"Itu bagus, jadi tidak ada satu koalisi atau oposisi permanen, terutama tidak ada lagi pengelompokan ideologis, ini Islam, sekuler, atau nasionalis," tuturnya.

Baca juga: Soal Politik Dinasti, Mahfud MD: Tidak Ada Hukum yang Bisa Halangi Nepotisme

Contoh lainnya, Mahfud menyebut isu-isu ideologis yang muncul saat pemilihan presiden pun selesai saat pihak yang kalah memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan.

"Tidak ada lagi kotak-kotak ideologis yang sekarng harus dipertentangkan, sehingga kotak-kotak ideologis itu mungkin akan terjadi pilpres saja setiap saat dan itu selesai begitu terjadi yang kalah mau bergabung atau yang menang mau menarik yang kalah, itu seperti yang sekarang ini," kata dia.