Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Terus Upayakan Indonesia Bisa Dapat Akses Vaksin Covid-19

Kompas.com - 04/09/2020, 13:48 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) masih terus mengupayakan agar Indonesia mendapatkan akses vaksin virus corona (Covid-19) secara tepat waktu, yang tengah diteliti oleh dunia.

Upaya tersebut dilakukan Indonesia melalui cara bilateral maupun multilateral.

"Para diplomat kita terus bekerja keras untuk membantu pemerintah mendapatkan akses vaksin ini melalui kerja sama bilateral maupun multilateral," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, melalui telekonferensi, Jumat (4/9/2020).

Menurut Retno, pihaknya terus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya di negara lain terkait produksi vaksin.

Baca juga: Kaleidoskop Enam Bulan Bergulat Mencari Vaksin Covid-19, Hasilnya?

Salah satunya dengan menjalin komunikasi dengan World Health Organization (WHO) yang berbasis di Jenewa, Swiss terkait urusan dengan GAVI-Covax Facility dan WHO serta dengan Oslo terkait dengan Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI).

"Dapat saya jelaskan bahwa CEPI, GAVI dan WHO adalah tiga institusi utama pelopor COVAX Facility yang dibentuk untuk memastikan akses adil dan merata atas vaksin Covid-19," ujarnya.

"Rencananya Covax akan mendistribusikan vaksin sebesar dua miliar dosis hingga akhir 2021 ke seluruh negara dunia," kata Retno Marsudi.

Mengenai pembicaraan dengan CEPI, Retno mematangkan kemungkinan kerja sama yang bisa dilakukan CEPI dengan Bio Farma dalam bidang manufacturing vaksin.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Siap Awal 2021, Erick Thohir: Tenaga Kesehatan Diprioritaskan

Ia mengatakan, saat ini Bio Farma, sudah masuk dalam daftar pendek atau shortlist yang berarti memiliki peluang lebih besar untuk melakukan kerja sama dengan CEPI di bidang manufacturing vaksin.

"Atau disebut shortlist potential drug product manufacturers for CEPI’s Covid-19 vaccine. CEPI akan lakukan due dilligence, mulai 14 September sampai akhir September," ungkapnya.

Kendati demikian, Retno menegaskan Kemenlu tetap mendukung produksi vaksin dalam negeri.

Kemenlu juga terus berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta lembaga lainnya terkait produksi vaksin.

Baca juga: Wapres: Kepatuhan Protokol Kesehatan Kunci Tekan Penularan Covid-19 sebelum Vaksin Ditemukan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com