Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Paham Radikal, Menag Sarankan Kementerian Terapkan Jam Komandan

Kompas.com - 02/09/2020, 18:33 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyarankan kepada seluruh pimpinan kementerian atau lembaga menerapkan jam komandan untuk mencegah pengaruh paham radikal.

Jam Komandan merupakan rutinitas yang biasa diterapkan TNI dan Polri, dimana pimpinan tiap satuan berkomunikasi langsung dengan seluruh anggota atau bawahannya.

Baca juga: Menpan RB Sebut ASN Terpapar Paham Radikal Akan Dicopot dari Jabatannya dan Dibina

"Kalau di tentara atau polisi ada jam komandan. Jam komandan itu waktu komandan mengumpulkan staf-stafnya yang kemudian diberikan pembekalan masalah pekerjaan, latihan, termasuk pembinaan mental," ujar Fachrul dalam sebuah webinar, Rabu (2/9/2020).

“Saya sarankan PNS juga ada semacam waktu pimpinan bertingkat ke bawah untuk lakukan kegiatan seperti ini," tutur dia.

Menurut Fachrul, menteri dan pimpinan lembaga perlu melakukan pembekalan secara rutin untuk membina mental para pejabat eselon di bawahnya.

"Menteri bisa dengan eselon I, eselon II. Kalau bisa, paling enggak 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali," ujar Fachrul.

"Pada saat jam pimpinan ini, juga bicara pembinaan mental, tentang 4 pilar dan moderasi beragama," ucap dia.

Baca juga: Media Sosial Sebabkan Paham Radikal Meningkat, Meski Aksi Teror Menurun

Fachrul mengungkapkan, di Kementerian Agama, ia memilih untuk mempertajam moderasi beragama.

Program tersebut, kata dia, masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, untuk memoderatkan sosialisasi antaragama.

"Yang dimoderatkan adalah cara kita beragama dalam bersosialisasi dengan orang lain yang agamanya berbeda atau agamanya sama tapi punya pandangan-pandangan berbeda," ucap Jenderal Purnawirawan TNI itu.

Baca juga: Menag: Seleksi CPNS 2019 Harus Bebas dari Paham Radikal

Dengan cara tersebut, Fachrul berharap dapat mewujudkan kerukunan antarumat beragama.

"Indonesia dibangun perlu dengan kekompakan dan kerukunan. Kalau enggak rukun enggak bisa bersatu. Kalau kerukunan beragama harus dibangun betul dengan sungguh-sungguh," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com