Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Capai Rekor 3 Hari Berturut-turut, Jokowi Diminta Tarik Tuas Rem

Kompas.com - 31/08/2020, 15:14 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono meminta Presiden Joko Widodo untuk kembali memperketat pembatasan aktivitas di sejumlah sektor.

Tri menilai, ini saat yang tepat untuk menarik tuas rem karena kasus harian Covid-19 yang mencapai rekor tertinggi dalam tiga hari berturut-turut.

"Rem harus dikencangkan lagi, diperketat lagi. Harusnya tidak ada pelonggaran sosial," kata Tri saat dihubungi Kompas.com, Senin (31/8/2020).

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi kerap kali menyampaikan pentingnya keseimbangan tuas gas dan rem dari sisi kesehatan dan ekonomi.

Baca juga: Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta dan Darurat Kapasitas RS, Haruskah Tarik Rem Darurat?

Tri menilai, saat ini sudah terlihat tuas gas yang ditekan pemerintah untuk menggenjot sektor ekonomi telah membuat kasus Covid-19 meningkat.

Hal itu ditunjukkan oleh kasus Covid-19 yang meningkat dan mencapai rekor tertinggi dalam tiga hari beruntun, yakni pada Kamis, Jumat, dan Sabtu pekan lalu.

Pada Kamis (27/8/2020), menjadi penambahan jumlah kasus Covid-19 tertinggi dengan 2.719 orang.

Keesokan harinya, yakni pada Jumat, rekor kembali pecah dengan 3.003 orang. Selanjutnya pada Sabtu, angkanya kembali naik menjadi 3.308 orang.

Tri menilai, rekor penambahan kasus tertinggi dalam tiga hari beruntun ini ditandakan pemerintah belum serius dalam menangani pandemi.

"Pemerintahnya enggak serius. Pemerintah daerah maupun pusat," kata dia.

Baca juga: 100 Dokter Gugur akibat Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Evaluasi Diri

Jika pun pemerintah merasa berat dari sisi ekonomi jika pembatasan sosial kembali diperketat, Tri menyarankan agar sosialisasi protokol kesehatan bisa dilakukan dengan lebih masif.

Tri menilai, sosialisasi dan edukasi untuk menerapkan protokol kesehatan belum dijalankan dengan baik.

Begitu juga sanksi yang diterapkan untuk para pelanggar protokol belum berjalan dengan tegas sehingga masyarakat cenderung tidak patuh.

"Harusnya ada edukasi besar-besaran dan punishment lebih berat lagi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com