Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Pandemi, Jokowi Maklum Bandara Internasional Yogyakarta Sepi Penumpang

Kompas.com - 28/08/2020, 12:02 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memaklumi jika Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport yang baru diresmikannya masih sepi penumpang.

Sebab, pandemi virus corona Covid-19 masih terjadi sehingga masyarakat cenderung enggan  melakukan perjalanan bisnis atau wisata.

"Kita tahu memang ini masih dalam kondisi pandemi jadi kalau belum ramai, saya maklum," kata Jokowi saat meresmikan bandara tersebut, Jumat (28/8/2020).

Namun, iya yakin bandara ini bisa kembali ramai penumpang setelah setelah keadaan kembali normal dengan adanya vaksin.

Baca juga: Jokowi Akui Tak Mudah Datangkan 20 Juta Penumpang ke Bandara Internasional Yogyakarta

Saat ini, vaksin yang dipersiapkan Indonesia masih dalam tahap uji klinis fase III. Jika uji klinis berjalan baik, vaksin diperkirakan mulai tersedia pada awal tahun depan.

"Nanti begitu sudah mulai vaksinasi, bandara ini saya meyakini insya Allah akan menjadi bandara yang paling ramai," kata dia.  

Jokowi menyebut, luas terminal bandara yang mencapai 219.000 meter persegi bisa menampung hingga 20 juta penumpang per tahun.

Jumlah itu jauh lebih besar dari kapasitas bandara Adi Sucipto yang hanya bisa menampung 1,6 juta penumpang.

Namun, Jokowi mengakui tidak mudah untuk mengejar target 20 juta penumpang itu.

Baca juga: Jokowi Sebut YIA Kulon Progo Bandara Terbaik di Indonesia

 

Untuk itu, ia meminta semua pihak terkait untuk bekerja sama mencapai target tersebut.

"Ini tugas kita bersama bagaimana bisa mendatangkan 20 juta penumpang itu. Itu bukan tugas yang ringan," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com