Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Peringkat SDGs Indonesia Tertinggal dari Negara Asia Tenggara Lain

Kompas.com - 27/08/2020, 11:46 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, diperlukan upaya kuat agar suistanable development goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia tercapai.

Pasalnya, saat ini Indonesia masih berada di peringkat 101 dunia dengan total skor 65,3.

"Masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga Asia Tenggara," ujar Ma'ruf saat menjadi keynote speaker di acara 1st International Conference on Islamic Civilization (1st ICIC) yang digelar Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) secara daring, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Pesan Wapres tentang Pencegahan Korupsi di Indonesia...

Ma'ruf mengatakan, negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand memiliki peringkat yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia, yakni 41 dengan total skor 74,54.

Kemudian Malaysia di peringkat 60 dengan skor 71,76. Filipina di peringkat 99 dengan total skor 65,5.

Ma'ruf mengatakan, Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan SDGs sebagaimana komitmen dari 193 negara lainnya di dunia untuk itu.

Namun, masih perlu upaya yang lebih untuk dapat meningkatkan pencapaiannya agar tujuan yang dimaksud dapat terwujud.

Baca juga: Wapres Minta Stranas Pencegahan Korupsi Tak Sekadar Pemenuhan Administrasi

Salah satu caranya adalah mengintegrasikan implementasi pencapaian SDGs dengan prioritas pembangunan nasional.

"Pemerintah Indonesia juga menyiapkan kelembagaan SDGs untuk memperkuat koordinasi serta menyiapkan platform kerja sama pembiayaan program-program yang terkait pencapaian SDGs," kata dia.

Meskipun masih tertinggal dibandingkan negara Asia Tenggara lain, kata dia, tetapi berdasarkan SDG Index 2020, upaya pencapaian SDGs di Indonesia mengalami kemajuan.

Hal tersebut terlihat pada beberapa indikator antara lain pengurangan kemiskinan, penyediaan akses terhadap air bersih dan sanitasi, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi inklusif, serta upaya terkait dengan perubahan iklim.

"Beberapa indikator juga menunjukkan perbaikan seperti pengurangan kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, kualitas pendidikan, penyediaan akses energi bersih dan terjangkau, inovasi dalam bidang industri dan infrastruktur, serta penguatan institusi peradilan dan perdamaian," ucap dia.

Baca juga: Wapres Minta Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pencegahan Korupsi Lebih Ditingkatkan

Lebih jauh Ma'ruf mengatakan, saat ini pemerintah juga sedang berupaya mendorong konsep keberlanjutan untuk diimplementasikan dalam perekonomian di Tanah Air.

Konsep yang digunakan adalah triple bottom line atau 3P  (people, planet, profit) yang secara umum mendorong agar kegiatan ekonomi dapat memperhatikan manusia, lingkungan, dan keuntungan secara seimbang.

"Pelaku ekonomi, termasuk usaha raksasa didorong agar mengadopsi konsep ini dalam setiap kegiatan usahanya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com