Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kasus Covid-19 di Aceh Masih Kecil, Jangan Biarkan Membesar

Kompas.com - 25/08/2020, 16:06 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menilai, jumlah kasus positif Covid-19 di Provinsi Aceh masih jauh lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi lainnya.

Meski begitu, Jokowi meminta Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dapat terus menekan penyebaran virus corona di daerahnya.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberi pengarahan terkait Penanganan Covid-19 di Banda Aceh, Selasa (25/8/2020).

"Kita semuanya patut bersyukur Alhamdulillah bahwa di Aceh kasus sampai hari ini, saya tadi mendapatkan laporan dari Pak Gubernur 1.241 kasus," kata Jokowi.

"Ini masih dalam angka yang kecil. Tetapi jangan dibiarkan untuk membesar lagi," sambungnya.

Baca juga: Sekolah Berhenti karena Covid-19, Ruang Kelas Berubah Jadi Peternakan Ayam

Oleh karena itu, Jokowi meminta jajaran pemerintah dan satgas daerah tidak mengendorkan kinerjanya.

Sebab, jika lengah, bukan tidak mungkin kasus Covid-19 di Aceh bisa melonjak.

"Ini saya sampaikan kepada Pak Gubernur agar pengendalian ini betul-betul ditekan agar Covid-19 bisa hilang dan tidak ada lagi Provinsi Aceh dan seluruh tanah air kita di Indonesia," ujar Jokowi.

Untuk itu, dia mengingatkan kepada seluruh masyatakat agar menerapkan protokol kesehatan.

Mulai dari, menggunakan masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan, serta tak berkerumun.

Baca juga: Pria Ini Positif Covid-19 Setelah Pulang dari Malang, Istrinya Tertular

Menurut Jokowi, hal itu merupakan satu-satunya cara mencegah penularan virus corona. Sebab pemerintah hingga kini masih berupaya mengembangkan vaksin corona.

Ia menargetkan vaksin corona dapat disuntikan ke seluruh masyarakat pada Januari 2021.

"Kita mungkin Insya Allah nanti akan kembali pada posisi normal setelah penduduk semuanya divaksinasi, baru. Kita memproduksi vaksin ini kira-kira bulan Desember-Januari sehingga nanti mulai divaksinnya ya bulan itu, bulan Januari," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com