Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Sebut Pengadaan Vaksin Covid-19 atas Kerja Sama dengan China dan UEA

Kompas.com - 24/08/2020, 19:34 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan sebanyak 290-340 juta dosis vaksin Covid-19 tersedia pada 2021.

Retno mengatakan pemerintah telah menandatangani kontrak kerja sama saat berkunjung ke China dan Uni Emirat Arab untuk pengadaan vaksin Covid-19.

"Dari kunjungan dua negara tersebut, dapat kami sampaikan bahwa untuk tahun 2020 yang telah kita secure, yang telah kita amankan adalah komitmen sebesar 20-30 juta vaksin," kata Retno usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/8/2020).

Baca juga: Antusias Menyambut Calon Vaksin Covid-19

"Sementara itu untuk tahun 2021, untuk Kuartal I maka vaksin yang sudah dapat kita secure adalah antara 80-130 juta l. Kuartal II-IV yang sudah kita secure jumlahnya 210 juta. Kalau kita bicara angka 2021, maka angka yang dapat kita secure adalah 290-340 juta vaksin," tambah Retno.

Ia pun menambahkan pemerintah juga telah bekerja sama dengan kedua negara itu terkait pengadaan 20-30 juta dosis vaksin untuk digunakan pada akhir 2020.

Retno menambahkan saat ini pemerintah menggencarkan program jangka pendek untuk pengadaan vaksin lewat kerja sama dengan negara lain.

Kendati demikian pengembangan vaksin di dalam negeri tetap berlangsung sebagai program jangka panjang.

Baca juga: Jokowi Berencana Jual Vaksin Covid-19 ke Negara Lain

"Kalau teman-teman ingat, pada saat kita berbicara vaksin, maka ada dua pendekatan yang kita lakukan sekaligus, yakni pendekatan jangka pendek dan jangka panjang yang menuju kemandirian vaksin yang sedang dikembangkan oleh tim nasional kita yaitu vaksin Merah Putih," lanjut Retno.

Untuk diketahui, PT Bio Farma (Persero) dipastikan menerima bulk atau konsentrat Ready to Fill (RTF) vaksin Covid-19 dari Sinovac sebanyak 50 juta dosis pada November 2020 sampai dengan Maret 2021 mendatang.

Kepastian itu ditandai dengan penandatanganan Prelimenary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Production of Covid-19 Vaccine, yang dilaksanakan pada 20 Agustus 2020 di Hainan, Tiongkok.

Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN), Erick Thohir, menyampaikan bahwa dalam perjanjian itu Bio Farma tidak sekadar mengolah dan mendistribusikan, tetapi juga ada unsur transfer teknologi.

"Dalam kunjungan ini kita ingin memastikan transformasi dari industri kesehatan kita, di mana Bio Farma kerja sama dengan Sinovac adalah sebuah kerja sama yang win-win, bahwa menyepakati dengan Sinovac dalam hal transfer knowledge, transfer teknologi, ini yang perlu digarisbawahi," ujar Erick dalam keterangan dilansir dari Antara, Sabtu (22/8/2020).

Baca juga: Lab Covid-19 Unsoed Beroperasi, Uji Swab di Banyumas Akan Lebih Cepat

Pada 20 Agustus 2020, dilaksanakan dua penandatanganan perjanjian. Pertama, Indonesia dipastikan mendapatkan tambahan pasokan bulk vaksin Covid-19 hingga Maret 2021, tambahan pasokan sampai dengan akhir tahun 2021.

Perjanjian itu untuk menyepakati komitmen ketersediaan pasokan bulk vaccine hingga 50 juta dosis vaksin mulai November 2020 hingga Maret 2021.

Untuk dokumen kedua yang ditandatangani Sinovac dan Bio Farma adalah MoU untuk komitmen kapasitas bulk vaccine 2021 dimana Sinovac akan memberikan prioritas kepada Bio Farma untuk pasokan bulk vaccine hingga akhir tahun 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com