Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bio Farma: Ridwan Kamil Sudah Disuntik Vaksin Covid-19

Kompas.com - 15/08/2020, 14:41 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Senior Integrasi Riset dan Pengembangan PT Bio Farma Neni Nurainy mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah melakukan penyuntikan vaksin Covid-19.

Hal ini disampaikan Neni ketika ditanya soal Ridwan Kamil dan Ketua Satgas Penanganan Doni Monardo, yang sudah mendaftarkan diri sebagai relawan, apakah telah disuntik vaksin Covid-19 atau belum.

"Kalau Pak Ridwan (Gubernur Jawa Barat) sudah (disuntik vaksin)," kata Neni dalam diskusi secara virtual bertajuk "Menanti Vaksin Covid-19", Sabtu (15/8/2020).

Sementara untuk Doni, Neni mengatakan, belum disuntik vaksin karena pihaknya mendahulukan kriteria relawan yang berdomisili di Bandung.

Baca juga: Eijkman Akui Pengembangan Vaksin Merah Putih Butuh Waktu Lama

"Kita harus lihat kriterianya, kriterianya sendiri harus domisili di Bandung," ujarnya.

Neni menambahkan, sejak pendaftaran relawan resmi dibuka, antusiasme masyarakat mendaftar sebagai relawan vaksin Covid-19 terus bertambah.

Ia mengatakan, proses penyuntikan vaksin Covid-19 kepada para relawan, sejauh ini tidak ditemukan kendala yang serius.

"Alhamdulillah berjalan lancar, jadi tidak ada kendala yang berarti, mungkin ada kendala sedikit takut dengan jarum suntik gitu, jadi itu dari rekan-rekan relawan," ucapnya.

Lebih lanjut, Neni mengatakan, para relawan yang sudah melakukan penyuntikan vaksin Covid-19 masih bisa beraktivitas seperti biasa dan bisa melaporkan gejala yang dialaminya kepada peneliti.

"Mereka bebas beraktivitas, tetapi setiap kali bisa dihubungi untuk ditanya, misalnya ada keluhan atau ada keluhan yang intensif kepada peneliti," pungkasnya.

Baca juga: Bio Farma Sebut Uji Klinis Vaksin Covid-19 Libatkan Lima Negara

Diberitakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan telah mendaftarkan diri secara resmi menjadi relawan pengetesan vaksin Covid-19.

Dalam pernyataan resmi yang diterima wartawan, Senin (10/8/2020), saat ini ia tengah menunggu keputusan tentang lolos atau tidaknya kondisi fisiknya untuk menjadi relawan.

"Saya sudah mendaftar, didaftarkan oleh tim kesehatan saya secara online. Jadi kuitansi online-nya sudah ada, nanti saya posting juga bahwa mendaftarnya sudah, tapi diterimanya masih belum karena menunggu pengumuman dari sisi kesehatan dan lain-lain bahwa saya laik dan siap jadi relawan, tapi kalau dari sisi mendaftar sudah," ujar Emil, sapaan akrabnya.

Jika pengajuannya diterima, ia akan melaksanakan segala prosesnya sesuai prosedur medis.

"Kalaupun tidak, saya permaklumkan mungkin ada faktor-faktor kesehatan yang harus diperhatikan," kata Emil.

Emil mengatakan, keikutsertaannya menjadi relawan vaksin sekaligus ingin mengikis keraguan masyarakat tentang upaya pemerintah yang sedang berupaya mencari vaksin bagi virus ini.

Baca juga: Alasan Pengemudi Ojek Jadi Relawan Uji Vaksin Covid: Saya Enggak Mau Bawa Virus ke Rumah

"Kalau pemimpinnya ikut, rakyat juga yakin bahwa semuanya berproses secara ilmiah. Jadi tidak ada istilah rakyat dikorbankan, pemimpinnya saja enggak yakin masa rakyatnya harus ikutan. Enggak, semuanya juga ikutan, gubernurnya juga ikutan dalam proses ini," tuturnya.

Ia pun berkomitmen untuk transparan terhadap hasil uji vaksin tersebut. Jika dinilai berhasil, ia akan menyampaikan kepada masyarakat. Begitu pula jika vaksin itu dianggap gagal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com