Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI Sarankan Pemerintah Masifkan Tes Covid-19

Kompas.com - 15/08/2020, 12:22 WIB
Sania Mashabi,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban menyarankan pemerintah untuk memasifkan lagi pemeriksaan virus corona (Covid-19) di masyarakat.

Sebab, menurut dia, infection rate atau tingkat infeksi Covid-19 di Indonesia semakin naik.

"Kalau melihat data selain jumlahnya naik juga infection rate-nya juga meningkat. Yang Indonesia meningkat menjadi 15,5 persen, yang Jakarta dari sekitar 5 naik jadi 8 persen lebih," kata Zubairi kepada Kompas.com, Jumat (15/8/2020).

"Itu berarti serius dan itu juga berarti sebaiknya tes yang lebih masif ditambah lagi. Sekarang ini masih kurang," sambung dia.

Baca juga: Semua Pasien Covid-19 dari Secapa AD Dinyatakan Sembuh

 

Zubairi juga menyarankan agar kapasitas tempat tidur di rumah sakit ditambah. Mengingat, kata dia, banyak rumah sakit, terutama di DKI yang penuh dengan pasien Covid-19.

"Kalau bisa di rumah sakit itu tambah bed-nya," ujarnya.

Menurut dia, saat ini tenaga kesehatan sedang dalam kondisi yang berat dengan penuhnya jumlah pasien di rumah sakit.

Kondisi ini mengakibatkan potensi penularan Covid-19 dari pasien ke tenaga kesehatan di rumah sakit juga meningkat.

"Bahkan ada (pasien) yang masih menunggu di IGD untuk masuk agak sukar," ucap dia.

Baca juga: Kisah di Balik Relawan Vaksin Covid-19, Ngantuk Berat dan Alasan Wakil Wali Kota Bandung Batal

Diketahui, jumlah pasien positif virus corona atau Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah.

Berdasarkan data pemerintah yang masuk hingga Jumat (14/8/2020) pukul 12.00 WIB, tercatat ada 2.307 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan akumulasi kasus Covid-19 hingga saat ini menjadi 135.123 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini disampaikan Satgas Covid-19 melalui laman Covid19.go.id yang diakses pada Jumat sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com