Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

'Sentil' Walkot Depok yang Gunakan Masker N95, Tito: Itu untuk Tenaga Medis

Kompas.com - 13/08/2020, 13:16 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 'menyentil' Wali Kota Depok Mohammad Idris yang mengenakan masker N95 saat hadir dalam acara Gerakan dua Juta Masker di Depok, Jawa Barat, Kamis (13/8/2020).

Di hadapan Idris, Tito menyebut bahwa masker N95 semestinya diperuntukkan bagi tenaga medis karena jumlahnya terbatas.

Hal itu disampaikan Tito ketika menyinggung jenis-jenis masker yang digunakan untuk mencegah penularan virus.

"Masker ini macam-macam, masker yang dipakai Pak Wali itu N95, fine itu terbaik. Tapi saran dari beberapa ahli, karena terbatas, sebaiknya digunakan tenaga medis yang berhadapan dengan yang positif," kata Tito dipantau melalui siaran langsung YouTube Kemendagri, Kamis.

Baca juga: Jahit Masker N95 dengan Emas, Pria Ini Habis Rp 69 Juta

Jenis masker yang kedua adalah surgical mask atau masker bedah.

Masker ini mampu menahan 40-50 persen partikel yang masuk, tetapi kelemahannya tak bisa dicuci.

Sementara, masker yang paling banyak digunakan, yaitu masker kain. Masker ini dinilai efektif untuk mencegah penularan virus, sekaligus dapat dicuci dan digunakan kembali.

Tito mengungkap, menurut penelitian, jika dua orang bertemu tak memakai masker, maka keduanya berisiko 90 persen tertular atau menularkan Covid-19.

Jika satu orang memakai masker sedangkan yang lainnya tak pakai masker, risiko penularan virus sebesar 30 persen.

"Kalau pakai masker satu, yang sakit pakai masker, risikonya lima persen. Kalau dua-duanya pakai, itu 1,5 persen," papar Tito.

Baca juga: Beli Ratusan Ribu Masker N95 Seharga Rp 14,25 Miliar, yang Datang Malah Barang KW

Dengan adanya hasil penelitian itu, Tito meminta seluruh masyarakat, termasuk warga Depok, untuk selalu menggunakan masker.

Menurut Tito, lantaran lockdown tak mungkin diterapkan di Depok, maka yang harus dilakukan adalah me-lockdown wajah dengan cara menutup mulut dan hidung menggunakan masker.

"Kita enggak bisa melakukan lockdown Depok, imposibble dan yang kita lakukan lockdown muka, lockdown hidung dan mulut kita," kata Tito.

"Sudahlah daripada kita lockdown kota susah, nanti Pak Wali menegakkannya, juga TNI/Polri setengah mati, satpol PP bisa-bisa nanti digebukin," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com