Pembahasan RUU Cipta Kerja Berlanjut, YLBHI: DPR Tak Dengarkan Aspirasi Rakyat

Kompas.com - 13/08/2020, 12:19 WIB
Aktivis Greenpeace memasang poster pada manekin saat aksi damai menolak pembahasan RUU Cipta Kerja di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020). Aksi tersebut menyerukan kepada pemerintah dan anggota DPR untuk tidak melanjutkan pembasan RUU Cipta Kerja karena kurang berpihak kepada rakyat, lebih menguntungkan korporasi serta dinilai mengancam kelestarian lingkungan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
  *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAAktivis Greenpeace memasang poster pada manekin saat aksi damai menolak pembahasan RUU Cipta Kerja di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020). Aksi tersebut menyerukan kepada pemerintah dan anggota DPR untuk tidak melanjutkan pembasan RUU Cipta Kerja karena kurang berpihak kepada rakyat, lebih menguntungkan korporasi serta dinilai mengancam kelestarian lingkungan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) Asfinawati menilai, kinerja DPR periode saat ini merupakan yang terburuk sejak reformasi.

Hal ini berkaitan dengan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja yang terus dilakukan DPR bersama pemerintah.

"Sejak tahun lalu hingga sekarang tampaknya masa paling buruk DPR sejak reformasi. Mereka tidak mendengarkan aspirasi masyarakat," kata Asfin saat dihubungi, Kamis (13/8/2020).

Baca juga: Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

DPR bahkan melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah masa reses.

Menurut peraturan DPR, masa reses seharusnya dipakai anggota dewan melaksanakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi konstituen.

Selain itu, menurut Asfin, pimpinan DPR sempat berjanji tidak membahas RUU Cipta Kerja di masa reses.

"Pembahasan di masa reses itu melanggar. UU MD3, peraturan DPR, dan janji mereka kepada masyarakat khususnya yang aksi tanggal 16 Juli," ujarnya.

Baca juga: KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Dia mengatakan, YLBHI bersama organisasi masyarakat sipil lainnya akan terus menyuarakan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.

Menurut Asfin, pembahasan RUU Cipta Kerja harus dihentikan. Bagi Asfin, alasan DPR dan pemerintah bahwa RUU Cipta Kerja ini merupakan solusi dalam menghadapi masa krisis tidak relevan.

"Ahli-ahli kan sudah banyak yang membantah ini. Misal para ekonom dari Indef. Dan ini kan RUU yang disusun dari sebelum pandemi. Alasan awal kan penyederhanaan regulasi," ucap Asfin.

"Tapi RUU ini malah akan membuat ratusan lebih peraturan perundang-undangan baru di bawah UU," tutur dia.

Baca juga: Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Terkait hal tersebut, YLBHI akan ikut serta dalam aksi protes di depan Gedung DPR pada 14 Agustus 2020.

Asfin mengatakan, saat ini pun ada tim advokasi dari koaliasi masyarakat sipil yang menempuh proses hukum terhadap RUU Cipta Kerja melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"(Kami) terus aksi. Juga ada beberapa advokasi seperti gugatan Supres di PTUN yang sedang berjalan," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

BrandzView
Satgas Sebut 80.000 Duta Perubahan Perilaku Akan Bantu PPKM Mikro

Satgas Sebut 80.000 Duta Perubahan Perilaku Akan Bantu PPKM Mikro

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X