Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan evaluasi realisasi anggaran belanja nasional di 548 daerah.

Dalam evaluasi itu, Tito menegaskan, akan bersikap tegas terhadap daerah yang melakukan pelanggaran penggunaan anggaran.

“Kami akan turunkan tim asistensi untuk melihat akar masalahnya apa. Kalau akar masalahnya tata kelola ya kita perbaiki," ujar Tito dalam siaran pers Kemendagri, Rabu (12/8/2020).

Kemudian, seandainya ada persoalan pengambilan kebijakan yang tidak pas, Kemendagri akan memberikan teguran.

Lalu jika ada penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan, akan diupayakan langkah perbaikan atau mengembalikan.

"Namun, jika ada pelanggaran ke ranah pidana aman sanksi secara proses pidana,” tegasnya.

Baca juga: Lagi, Jokowi Sentil Para Menteri soal Rendahnya Realisasi Anggaran Covid-19

Menurut Tito, salah satu upaya mengontrol realisasi anggaran belanja nasional ialah melalui pelaksanaan video conference yang telah dilaksanakan dua hari yang lalu bersama masing-masing kepala daerah.

Dalam acara tersebut, Mendagri memberikan apresiasi terhadap daerah yang realisasi anggarannya di atas rata-rata realisasi nasional.

Adapun rata-rata realisasi anggaran nasional sebesar 47 persen.

Sehingga terhadap daerah-daerah yang di bawah rata-rata itu, Kemendagri meminta agar realisasi anggaran dipercepat.

Baca juga: Baru 19 Persen, Jokowi Akui Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 Belum Optimal

Menurut Tito, masih banyak daerah yang realisasi anggarannya di bawah 25 persen.

Tito menyebut kondisi ini sebagai rapor merah.

Salah satu daerah yang realisasinya masih minim, kata Tito, adalah Kabupaten Gunung Kidul dengan enam persen.

"Kami menurunkan tim nantinya ke daerah-daerah yang dibawah 25 persen itu. Kami bentuk tim bergerak, ada apa sebetulnya, hambatan mereka apa sehingga tidak tercairkan anggaran belanjanya,” tambah Tito.