Anggota Komisi I Sebut Pembelian Eurofighter Typhoon Bekas Sulit Terwujud

Kompas.com - 27/07/2020, 20:07 WIB
Tubagus Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraTubagus Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin meyakini rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memborong 15 pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas milik angkatan udara Austria sulit terwujud.

Menurut Hasanuddin, sulitnya realisasi pembelian pesawat jenis Tranche 1 itu karena terganjal dengan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

"Artinya pembelian ini agak sulit kalau mau ikuti aturan perundang-undangan yang dibuat," ujar Hasanuddin dalam diskusi "Problem Modernisasi Alutsista Indonesia" yang digelar ICW, Senin (27/7/2020).

Baca juga: Seperti Ini Spesifikasi Jet Tempur Eurofighter Typhoon Incaran Menhan Prabowo...

Berdasarkan aturan tersebut, kata Hasanuddin, tidak ada celah bagi pemerintah untuk melakukan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) bekas.

Terlebih, merujuk Pasal 43 ayat 1 dalam UU tersebut menyebutkan, pengguna wajib menggunakan alat peralatan pertahanan dan keamanan produksi dalam negeri.

Kalau pun ingin membeli alutsista dari luar negeri, pengguna perlu mengusulkan terlebih dulu kepada Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.

Hal itu dilakukan agar rencana pembelian produk luar negeri dilakukan dengan pengadaan melalui proses langsung antarpemerintah atau kepada pabrikan.

Baca juga: Usaha Prabowo Modernisasi Alutsista dan Polemik Eurofighter Typhoon

Selain itu, kata Hasanuddin, Komisi I mencatat bahwa rencana pembelian alutsista bekas tak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) tahun ini maupun tahun depan.

Apalagi, sejak rencana pembelian Eurofighter Typhoon mencuat, Prabowo disebut juga belum pernah mengajak DPR untuk berdiskusi lebih dulu.

Padahal, sambung Hasanuddin, dalam pengadaan alutsista, pemerintah juga perlu meminta pertimbangan dari DPR.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Nasional
Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Nasional
Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Nasional
Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Nasional
KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

Nasional
KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

Nasional
Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Nasional
Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Nasional
Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X