Kemendikbud Diminta Lebih Transparan Soal Polemik Organisasi Penggerak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) lebih transparan dalam pelaksanaan program organisasi penggerak (POP).

Hal itu menyusul mundurnya sejumlah organisasi masyarakat yang bergerak di sektor pendidikan dari program yang digagas oleh Mendikbud Nadiem Makarim itu.

"Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud dapat mengkaji ulang POP, dan mengedepankan transparansi dalam memilih lembaga dan perusahaan yang terlibat dalam POP," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (27/7/2020).

Kemendikbud, imbuh dia, juga perlu menelaah alasan di balik mundurnya ormas pendidikan tersebut.

Baca juga: Polemik Organisasi Penggerak Kemendikbud, Pimpinan DPR Duga Ada Persoalan Serius

Tak hanya itu, Kemendikbud juga didorong untuk interospeksi terhadap putusan Kemendikbud guna meninjau kembali keputusan pemberian dana program POP kepada lembaga filantropis.

Selain itu, Bamsoet mengatakan, Kemendikbud perlu terlebih dahulu menetapkan anggaran, sasaran, dan juga target POP secara jelas dan sistematis, bersama DPR.

"Sehingga seluruh tahapan program dapat berjalan proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia, khususnya untuk pelatihan dan peningkatan kualiatas guru," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat dan organisasi pendidikan menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP).

Mereka, yakni Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Alasan mereka mundur adalah proses seleksi POP yang dinilai tak sejalan dengan semangat perjuangan pendidikan.

Baca juga: Federasi Guru: KPK Harus Pelototi Program Organisasi Penggerak

Alasan lain, ketiga organisasi sepakat bahwa anggaran program ini bisa dialokasikan untuk keperluan yang lebih mendesak di bidang pendidikan.

Nadiem Makarim mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan POP.

Menurut Nadiem, proses evaluasi lanjutan akan melibatkan pakar pendidikan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga negara.

"Penyempurnaan dan evaluasi lanjutan dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak terkait program ini," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Jumat (24/7/2020) malam.

"Saya berterima kasih atas berbagai masukan yang ada. Kita semua sepakat bahwa POP merupakan gerakan bersama masyarakat untuk memajukan pendidikan nasional," lanjut dia.