Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Calon Petugas Coklit Pilkada Wajib Ikut "Rapid Test"

Kompas.com - 25/07/2020, 12:46 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, seluruh calon petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Pilkada 2020 wajib mengikuti rapid test (tes cepat) Covid-19 sebelum melaksanakan tugasnya.

Ia menegaskan, jika ditemukan ada calon PPDP yang reaktif, maka akan dilanjutkan dengan swab test (tes usap) dan akan diganti jika dinyatakan positif Covid-19. PPDP ialah petugas yang direkrut KPU untuk mendatangi rumah-rumah warga terkait pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

"PPDP kami juga sebelum terjun ke lapangan sudah dilakukan rapid test. Kalau ada orang yang terkena (Covid-19), karena masa kerja PPDP hanya satu bulan itu langsung kita ganti," kata Ilham dalam diskusi Polemik Trijaya bertema Menghitung Kualitas Pilkada saat Pandemi, Sabtu (25/7/2020).

Baca juga: KPU Mulai Gelar Coklit Pilkada 2020 dengan Protokol Kesehatan Covid-19

Ilham pun membantah ada "Klaster KPU" setelah ditemukannya 12 calon petugas coklit di Blora, Jawa Tengah, yang positif Covid-19.

Dia menegaskan seluruh calon petugas coklit sudah melalui tahap screening sejak awal.

"Kalau ada berita seperti di Blora mengatakan bahwa ada klaster KPU, menurut saya tidak benar. Karena sekali lagi, KPU sudah memastikan dalam sebelum bekerja mereka tidak terjangkit Covid-19," ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan bahwa petugas coklit wajib menerapkan protokol kesehatan ketika bertemu dengan warga.

Ilham menyebut, petugas mengenakan masker, face shield, dan sarung tangan. Dia meminta warga tidak khawatir.

"Kemarin kami sudah keliling melaksanakan apel kesiapan petugas kami melakukan coklit untuk dapatkan data DPT yang akurat. Itu pengadaannya sudah selesai semua," tutur dia.

"Saya lihat mereka sudah pakai sarung tangan, face shield, masker, dan juga seluruhnya sudah siap semua. Ini sudah berjalan," kata Ilham.

Baca juga: KPU Akui Proses Coklit Data Pemilih Tak Berjalan Seratus Persen

Dilansir Kompas.id, Kamis (16/7/2020), sebanyak 12 calon PPDP pada Pilkada Kabupaten Blora, Jawa Tengah, positif Covid-19. Temuan itu diawali dari screening (penapisan) tes cepat. Adapun PPDP yang bertugas pada Pilkada Blora 2020 dipastikan sehat.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Blora Lilik Hernanto, Kamis (16/7/2020), mengatakan, 12 calon PPDP itu turut menyumbang penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Blora. Dalam dua hari terakhir, total ada 33 penambahan kasus positif.

”Itu tindak lanjut dari rapid test dahulu dari semua (calon) petugas coklit KPU. Dari 3.400-an, ketemu 136 yang reaktif. Kemudian kami swab dan yang hasilnya sudah keluar sebanyak 12 orang terkonfirmasi positif Covid-19,” kata Lilik.

Baca juga: Petugas PPDP di Tangsel Wajib Pakai APD dan Ikut Rapid Test Sebelum Coklit

Lilik menuturkan, kedua belas pasien positif tersebut berasal dari sejumlah kecamatan, yakni Jepon, Todanan, Jati, dan Cepu. Tracing dan tracking pada keluarga dan kontak erat pasien telah dilakukan mulai Rabu (15/7/2020) guna membendung dan memutus penularan.

Ketua KPU Blora M Khamdun menuturkan, penapisan awal pada para calon PPDP merupakan upaya untuk melindungi semua pihak, termasuk pemilih. Pelaksanaan coklit, pada 15 Juli-13 Agustus 2020, dilakukan oleh petugas dengan hasil tes cepat nonreaktif.

”Total ada 2.198 PPDP sesuai jumlah TPS di Blora. Sejak awal kami tes cepat. Yang lolos dan terpilih hanya yang hasilnya nonreaktif. Jadi, saat ditemukan ada yang reaktif, kami langsung cari pengganti. Lalu dites cepat. Jika reaktif, kami cari yang lain lagi,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com