KPU Mulai Gelar Coklit Pilkada 2020 dengan Protokol Kesehatan Covid-19

Kompas.com - 15/07/2020, 13:29 WIB
Ilustrasi: Stiker Pendataan Coklit - Rumah warga di Nyengseret, Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, tertempel stiker berisi data yang masuk dalam daftar pemilih melalui sistem coklit untuk Pilkada Serentak Jawa Barat dan Kota Bandung 2018, Minggu (4/2/2018). Pendataan data pemilih melalui sistem Pencocokan dan Penelitian (Coklit) diharapkan memunculkan data yang valid terkait warga yang memiliki hak pilih dan sesuai dengan kependudukannya. KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOIlustrasi: Stiker Pendataan Coklit - Rumah warga di Nyengseret, Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, tertempel stiker berisi data yang masuk dalam daftar pemilih melalui sistem coklit untuk Pilkada Serentak Jawa Barat dan Kota Bandung 2018, Minggu (4/2/2018). Pendataan data pemilih melalui sistem Pencocokan dan Penelitian (Coklit) diharapkan memunculkan data yang valid terkait warga yang memiliki hak pilih dan sesuai dengan kependudukannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) Pilkada 2020, Rabu (15/7/2020).

Coklit adalah kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dengan menemui pemilih secara langsung atau door to door. Hasil dari proses coklit akan menjadi bahan KPU dalam menyusun daftar pemilih Pilkada.

Dalam rangka memulai tahapan tersebut, KPU menggelar Gerakan Klik Serentak (GKS) dan Gerakan Coklit Serentak (GCS). Gerakan ini dilakukan untuk mengajak masyarakat memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih Pilkada 2020.

Baca juga: KPU: Tak Patuh Protokol Kesehatan Pilkada Bisa Dikenai Sanksi

"Kegiatan ini dilaksanakan seiring dengan jadwal pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang dilakukan mulai tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus 2020 pada 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam konferensi pers di Gedung KPU, Jakarta Pusat, melalui siaran langsung KPU RI, Rabu.

Raka mengatakan, masyarakat dapat mengecek data diri mereka dengan mengakses laman https://www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id.

Masyarakat cukup memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) atau nama di laman tersebut untuk mengetahui apakah sudah terdaftar sebagai pemilih di Pilkada.

"Meski demikian, konfirmasi ditetapkannya sebagai pemilih tetap melalui coklit oleh PDP sesuai UU dan Peraturan KPU yang mengatur tentang pencocokan dan penelitian melalui PPDP," ujar Raka.

Baca juga: KPU: 128 dari 270 Sudah Cairkan Anggaran Pilkada 100 Persen

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19, proses coklit bakal dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Disebutkan dalam Pasal 5 PKPU 6/2020 bahwa PPDP yang melaksanakan coklit harus menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, hingga penutup wajah (face shield).

Para petugas juga diwajibkan untuk melakukan jaga jarak minimal 1 meter. Kemudian, tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik lainnya dengan orang lain.

Baca juga: KPU: Pemilih Bersuhu Tubuh Tinggi Mencoblos Bukan di TPS

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Kewirausahaan Perlu Ditumbuhkan Sejak Usia Muda

Wapres: Kewirausahaan Perlu Ditumbuhkan Sejak Usia Muda

Nasional
Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Nasional
Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Nasional
Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Nasional
KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

Nasional
Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Nasional
Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Nasional
BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

Nasional
Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Nasional
Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X