Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Diminta Evaluasi Program New Normal

Kompas.com - 20/07/2020, 12:22 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan penanganan Covid-19.

Hal ini menyusul terus bertambahnya kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Hingga Minggu (19/7/2020), Indonesia mencatat 86.521 kasus Covid-19.

"Pemerintah sudah sepatutnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan yang telah diambil. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas seluruh institusi negara dalam penanganan Covid-19. Kasus positif yang semakin meningkat tidak bisa dibiarkan terus bertambah," kata Saleh saat dihubungi, Senin (20/7/2020).

Baca juga: Epidemiolog Nilai Warga Jakarta Belum Siap New Normal, PSBB Harus Dilanjutkan

Ia menilai, kebijakan new normal atau kenormalan baru yang disusun pemerintah tidak efektif.

Menurut dia, kenormalan baru malah membuat masyarakat lengah dengan virus corona dan mengabaikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

"Jujur saja, program new normal atau adaptasi dengan kebiasaan baru yang diterapkan pemerintah tidak efektif. Malah, saya menilai orang-orang makin merasa aman dengan situasi yang ada," ujar Saleh.

"Akibatnya, banyak anggota masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Bahkan, banyak juga yang sudah kembali menjalani hari-harinya sebagaimana sebelum Covid-19 ada di Indonesia," kata dia. 

Politikus PAN itu mendesak pemerintah segera mengambil langkah progresif dalam penanganan Covid-19.

Saleh pun meminta agar pemerintah melibatkan seluruh pihak yang berkompeten, seperti pakar dan lembaga riset.

"Selain para dokter dan tenaga kesehatan, pemerintah harus memberdayakan para ahli virus baik dari perguruan tinggi maupun dari berbagai lembaga riset dan penelitian yang ada. Semua pendapat dan masukan harus didengar. Selanjutnya, masukan itu diramu sedemikian rupa untuk merumuskan langkah dan strategi baru dalam melawan Covid-19," kata dia.

Baca juga: Cerita Ridwan Kamil, Ganti New Normal dengan AKB karena Dinilai Elitis, Sampai Ditelepon Jokowi

Selain itu, Saleh meminta pemerintah memperhatikan para tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

Ia mengatakan, keselamatan tenaga kesehatan menjadi juga menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

"Perhatian pada tenaga kesehatan ini penting. Insentif yang dijanjikan pemerintah harus segera dibagikan. Jangan sampai alasan pendataan, insentif terlambat dibagikan kepada mereka. Sebelum mereka melindungi pasien, kita harus memastikan keselamatan mereka," ucap Saleh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com