Hingga 12 Juli, Ada 8 Kabupaten/Kota di Zona Risiko Sedang Menjadi Risiko Tinggi

Kompas.com - 14/07/2020, 19:45 WIB
Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah Dok. BNPBTim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah mengatakan, ada delapan kabupaten/kota yang beralih status dari zona risiko sedang menjadi zona risiko tinggi hingga 12 Juli 2020. 

“Terdapat 8 kabupaten/kota yang bergerak dari risiko sedang masuk ke dalam risiko tinggi,” kata Dewi dalam siaran langsung di akun YouTube BNPB, Selasa (14/7/2020).

Rinciannya, Karangasem (Bali), Kota Jakarta Timur (DKI Jakarta), Bantaeng (Sulawesi Selatan), Kota Mataram (NTB).

Selanjutnya, Minahasa Utara dan Kota Bitung (Sulawesi Utara) serta Bone Bolango dan Kota Gorontalo (Gorontalo).

Baca juga: Masih Berada di Zona Merah Covid-19, Pemkot Mataram Perketat Penerapan Jam Malam

Selain itu, ada 54 kabupaten/kota yang beralih status dari zona risiko sedang ke zona risiko rendah.

Gugus Tugas juga mencatat, ada 21 kabupaten/kota yang sebelumnya berada di zona risiko rendah menjadi zona risiko sedang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Risiko rendah ke risiko sedang ini menunjukkan bahwa daerah-daerah terdapat peningkaatn baik kasus, mungkin jumlah orang yang meninggal atau laju insidensinya ditemukan tinggi di sana sehingga bergerak risikonya,” ucap dia. 

“Sekali lagi, kita perlu lebih berhati-hati,” kata dia.

Namun, ada pula 13 kabupaten/kota di zona risiko rendah yang masuk ke zona hijau.

Data Gugus Tugas menunjukkan, terdapat 4 kabupaten/kota yang sebelumnya tidak terdampak Covid-19 beralih menjadi zona risiko rendah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, tapi Tidak untuk Keadilan

SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, tapi Tidak untuk Keadilan

Nasional
Mahasiswa Gelar Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Mahasiswa Gelar Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Nasional
Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Nasional
Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan 'Fogging' Antisipasi Malaria

Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan "Fogging" Antisipasi Malaria

Nasional
Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

Nasional
Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Nasional
Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Nasional
Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen untuk Periksa secara Acak

Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen untuk Periksa secara Acak

Nasional
Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

Nasional
Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

Nasional
Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

Nasional
Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

Nasional
IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

Nasional
Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.