Komisi III Sebut RDP di Gedung KPK Tak Langgar UU

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan, rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas KPK, yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, tidak melanggar aturan perundang-undangan.

Menurut dia, ketentuan itu terdapat dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam UU MD3, DPR diperbolehkan untuk mengadakan rapat baik di Gedung DPR maupun di luar Gedung DPR.

"Pertanyaan berikutnya, kok datang ke Gedung KPK, tidak di DPR saja? Tadi saya bilang ada aturan datang ke KPK kami juga ingin melihat," ujar Herman Hery, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2020), dilansir dari Antara.

"Sejak Gedung KPK yang baru ini jadi, sebagian besar anggota Komisi III DPR ini baru masuk di periode ini juga ingin tahu seperti apa KPK itu," kata Herman.

Baca juga: RDP Tertutup Komisi III-KPK, Komisioner: Mereka Menanyakan Kasus...

Herman mengatakan, usai menggelar RDP secara tertutup, pihaknya mengecek Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih tersebut.

"Kami tadi turut ke rumah tahanan, perlu diingat kami tidak bertemu dengan tahanan," ucap Herman.

"Tidak ada kepentingan bertemu dengan tahanan KPK. Kami hanya melihat prosedurnya untuk masuk ke rutan itu bagi pengunjung maupun tahanan," ujarnya.

Herman juga mengatakan, Komisi III mendapat penjelasan langsung dari Ketua KPK Firli Bahuri terkait prosedur kunjungan tahanan selama masa pandemi Covid-19.

"Tadi kami dapat penjelasan dari Ketua KPK bagaimana prosedur di era pandemi ini kunjungan dilakukan secara virtual. Kami diberikan contoh di dalam tadi. Kami juga melihat ruang tahanan itu seperti apa dan kami sudah lihat tadi di dalamnya dan tidak bertemu dengan satu orang pun tahanan karena itu etika," tuturnya.

Baca juga: Usai RDP Tertutup, Komisi III Cek Rutan KPK

Lebih lanjut, Herman mengatakan, kunjungan Komisi III DPR ke Gedung KPK dan Rutan KPK sebagai bentuk fungsi pengawasan.

"Kami merasa perlu dalam bentuk pengawasan mengajak anggota Komisi III melihat fasilitas yang ada di KPK, kenapa? Karena fasilitas itu anggarannya juga kami yang menyetujui. Dalam fungsi itu, kami juga ingin lihat hasilnya seperti apa," kata dia.

RDP yang digelar di Gedung Merah Putih KPK ini dinilai sebagian kalangan tidak lazim karena selama ini RDP digelar di Kompleks Parlemen secara terbuka.

"Tidak spesial, bagi kami ini pertama kali. Kami boleh datang ke tempatnya mitra kerja seperti kemarin Panja Penegekan Hukum datang ke Bareskrim, Kejaksaan, saya kira biasa saja," ujar Herman.

Baca juga: ICW: Tak Ada Urgensinya Komisi III RDP dengan KPK di Gedung Merah Putih