Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pilkada 2020, KASN Terima 369 Aduan Terkait Netralitas ASN

Kompas.com - 06/07/2020, 12:58 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengatakan, menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, pihaknya menerima 369 aduan terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Hal ini disampaikan Agus dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KASN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020).

"Dan untuk Pilkada 2020 saja itu ada 369 aduan terkait netralitas ASN," kata Agus dalam rapat kerja tersebut.

Baca juga: Mayoritas ASN Langgar Netralitas Lewat Kampanye di Media Sosial

Agus tidak menyampaikan secara detail jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan ASN menjelang Pilkada serentak 2020.

Namun, ia mengatakan, saat ini KASN memperketat pengawasan netralitas ASN yang bekerja sama dengan Kemenpan-RB, BKN, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

"Kami bekerja sama dengan Menpan RB, BKN, KPU, Bawaslu, untuk netralitas ini kami membuat MoU kerja sama dengan Bawaslu," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pengawas netralitas ASN perlu diperketat karena banyak temuan ASN menjadi tim sukses calon kepala daerah.

"Karena banyak ASN yang punya jabatan, lebih baik saya ikut tim sukses, siapa tahu jadi tim sukses saya menang Pemilu kepala daerah, otomatis dia bisa dapat jabatan," kata Tjahjo.

Baca juga: Bawaslu: ASN Beri Like di Unggahan Kampanye Calon Kepala Daerah Pelanggaran Netralitas

Oleh karenanya, menurut Tjahjo, pihaknya bersama KPU, Bawaslu, KASN, dan Menteri Dalam Negeri menyiapkan format terkait pengawasan netralitas ASN.

"Dan antar Menpan RB, BKN, KASN, KPU Bawaslu, melalui SKP tentang pedoman pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara untuk Pilkada 2020 sudah kita persiapkan degan baik," ujarnya.

"Jadi siapapun kepala daerahnya dari partai manapun atau tidak ada partai, tapi ASN harus profesional," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com