Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Kompas.com - 06/07/2020, 10:21 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menginginkan keterlibatan perguruan tinggi dalam penanganan Covid-19 lebih kuat.

Pasalnya, perguruan tinggi merupakan salah satu unsur yang dilibatkan dalam strategi pentaheliks yang diterapkan pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Sebagai langkah penguatan, Muhadjir Effendy pun melakukan rapat dengan rektor perguruan tinggi se-Jawa Timur dalam kunjungannya ke Surabaya, Jawa Timur, Minggu (5/7/2020).

"Memang saya lihat di Jawa Timur sudah melibatkan perguruan tinggi, perkembangannya cukup signifikan dalam penanganan Covid-19 ini," kata Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Senin (6/7/2020).

Baca juga: Menko PMK: Kalau Kasus Covid-19 Tinggi tetapi yang Meninggal Sedikit, Itu Masih Bagus

Menurut Muhadjir, keterlibatan perguruan tinggi di Jawa Timur menjadi pelopor baik dalam bentuk filantropi maupun hasil riset.

Ditambah lagi, hasil riset dari perguruan tinggi di Jawa Timur bisa digunakan di tingkat nasional.

"Tapi apa yang telah disumbangkan ini belum cukup menumpas Covid-19 di Jawa Timur," ucap Muhadjir.

"Kedisplinan terhadap protokol kesehatan dasar seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan masih menjadii soal utama," kata dia.

Baca juga: 63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

Oleh karena itu, pihaknya pun meminta agar Pemprov Jawa Timur mengoordinasikan perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat.

Adapun Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka kasus Covid-19 yang tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah pusat pun berupaya memberikan dukungan dalam percepatan penanganan Covid-19 di Jawa Timur.

Baca juga: Jawa Timur: Paling Sedikit Periksa Spesimen, Catat Kasus Covid-19 Tertinggi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com