Wantimpres: Isu Reshuffle Diharap Picu Kerja Menteri Lebih Keras

Kompas.com - 05/07/2020, 12:29 WIB
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono. Dok DPP GolkarKetua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono.

KOMPAS.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres) Agung Laksono berharap menteri di Kabinet Indonesia Maju lebih bekerja keras setelah muncul isu perombakan kabinet alias reshuffle.

"Kami berharap ini (isu reshuffle) menjadi pemicu teman-teman yang berada di kabinet supaya bekerja lebih keras lagi," ujar Agung di sela kunjungan kerja di Yogyakarta, sebagaimana dikutip Antara, Minggu (5/7/2020).

Meski demikian, mengenai isu reshuffle itu sendiri, Agung mengingatkan kembali bahwa hal itu merupakan hak prerogatif Kepala Negara.

Apabila Presiden Joko Widodo benar-benar melaksanakan reshuffle, maka hal itu pun dilandasi oleh pertimbangan Presiden Jokowi sendiri.

Baca juga: Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Oleh sebab itu, Agung pun enggan berkomentar lebih banyak soal isu reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju.

"Saya kira standarnya sudah ada soal reshuffle. Pengangkatan dan pemberhentian menteri itu adalah hak prerogatif Presiden. Saya tidak bisa memberi komentar. Beliau tahu persis kapan waktunya," ujar Agung.

"Dan apakah perlu atau tidak (dilakukan reshuffle). Itu tergantung beliau sendiri. Beliau punya parameternya sendiri. Kita serahkan saja sama beliau," lanjut politikus Golkar itu.

Presiden Joko Widodo sebelumnya, mengancam me-reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.

Baca juga: Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Presiden Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.

Halaman:


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X