Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Kompas.com - 02/07/2020, 18:49 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan, kembali produktif namun aman dari penularan virus corona (Covid-19) merupakan sebuah keharusan.

Sebab, kata dia, Indonesia tidak bisa diam dan menunggu sampai ditemukannya vaksin untuk kembali produktif.

"Kita sampai saat ini masih belum tahu proses vaksin itu akan sampai kapan," kata Yuri dalam diskusi di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

"Oleh karena itu, maka kembali beraktivitas itu menjadi sebuah keharusan bagi kita, tetapi syaratnya harus aman," lanjut dia.

Baca juga: Kota Bogor Catat Angka Penularan Covid-19 Terendah Se-Bodebek

Menurut Yuri, sekarang adalah saatnya untuk mengubah kebiasaan lama dengan kebiasaan baru yang lebih bersih dan sehat.

Di antaranya membiasakan menjaga jarak fisik dengan orang lain, menggunakan masker serta rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir.

"Dengan cara seperti ini, maka kita akan tenang untuk kembali menjalankan fungsi produktivitas kita di dalam lingkungan sosial. Ini yang menjadi kunci," ujar dia.

Diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 59.394.

Dari jumlah itu, 2.987 pasien dinyatakan meninggal dunia, sementara pasien yang dinyatakan sembuh, mencapai 26.667.

Baca juga: Kemenristek: Butuh Rp 26,4 Triliun Produksi Massal Vaksin Corona

Adapun, vaksin Covid-19 yang dikembangkan pemerintah Indonesia saat ini masih memasuki tahap uji klinis.

Vaksin dikembangkan BUMN PT Kalbe Farma Tbk bekerjasama dengan perusahaan asal Korea Selatan, Genexine Inc.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya menyebut, proses uji klinis fase pertama sudah dimulai pada bulan Juni 2020 di Korea Selatan.

Sedangkan uji klinis fase kedua rencananya digelar di Indonesia pada Agustus mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com