Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/07/2020, 17:40 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kementerian Riset dan Teknologi Ali Ghufron Mukti memperkirakan, butuh biaya besar untuk memproduksi massal vaksin virus corona agar mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Ghufron menaksir harga vaksin per orang adalah sebesar 5 Dolar AS atau Rp 75.000.

"Jika harga vaksinnya 5 Dollar AS atau Rp 75.000, maka paling tidak kita membutuhkan Rp 26,4 triliun," ujar Ghufron dalam konferensi pers dari Kantor Presiden, Kamis (2/7/2020), seperti disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.

Ghufron menyebut, perkiraan biaya ini dihitung dengan rumus viro yang digunakan untuk menghitung berapa orang yang perlu divaksin.

Baca juga: Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

Berdasarkan formula tersebut, dibuat perhitungan bahwa satu orang dapat menularkan virus ke tiga orang lainnya.

Lalu dilakukan perhitungan 2/3 dikalikan 260 juta jumlah penduduk Indonesia. Hasilnya adalah 176 juta unit vaksin yang harus diproduksi massal.

Namun, jika satu orang harus divaksin dua kali, maka perlu 352 juta unit vaksin.

"Biaya tentu saja besar dan butuh banyak usaha dari semua pihak, peneliti, akademisi, serta investor," ujar dia.

Ghufron menambahkan, proses pemberian vaksin juga tidak bisa dilakukan sekaligus. Butuh waktu setidaknya untuk melakukan vaksin terhadap penduduk yang membutuhkan.

"Setidaknya kita perlu satu tahun untuk memvaksinasi semua orang itu," kata dia.

Baca juga: Uji Coba Vaksin Virus Corona Ini Menunjukkan Perkembangan Positif

Adapun, vaksin Covid-19 yang dikembangkan pemerintah Indonesia saat ini masih memasuki tahap uji klinis.

Vaksin dikembangkan BUMN PT Kalbe Farma Tbk bekerjasama dengan perusahaan asal Korea Selatan, Genexine Inc.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya menyebut, proses uji klinis fase pertama sudah dimulai pada bulan Juni 2020 di Korea Selatan.

Sedangkan uji klinis fase kedua rencananya digelar di Indonesia pada Agustus mendatang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com