Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Unggah Video Jokowi Marah, Dinilai Sengaja Lempar Spekulasi Reshuffle

Kompas.com - 29/06/2020, 13:08 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, Presiden Joko Widodo sengaja melempar spekulasi perombakan atau reshuffle kabinet dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni lalu.

Menurut Arya, melempar spekulasi reshuffle tidak elok dilakukan, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

"Pemerintah atau Istana seperti ingin membuat spekulasi tentang reshuffle, dan ini menurut saya tentu kurang elok," kata Arya kepada Kompas.com, Senin (29/6/2020).

Baca juga: Jengkelnya Jokowi dan Ancaman Reshuffle Kabinet di Tengah Pandemi

Arya menilai, spekulasi reshuffle menyebabkan kinerja para menteri tidak fokus.

Sebab, dengan adanya spekulasi tersebut, perhatian para menteri justru tertuju pada upaya mengamankan posisinya masing-masing.

Para menteri kemungkinan mencari posisi aman melalui partai. Dengan begitu, partai akan melakukan berbagai manuver untuk mencegah kadernya terkena reshuffle.

"Saya melihat spekulasi soal reshuffle ini dalam situasi krisis seperti ini justru menurut saya akan riskan sekali," ujar Arya.

"Akan mempengaruhi proses penanganan Covid-19, karena menteri-menteri tentu dia merasa enggak enak, secara psikologi dia tertekan, apalagi kan beberapa kementerian disebut oleh Presiden," tuturnya.

Baca juga: Jengkel akan Kerja Menteri, Jokowi Sampaikan Ancaman Reshuffle

Menurut Arya, jika Jokowi memang ingin melakukan reshuffle, ada baiknya langsung dilaksanakan tanpa lebih dulu melempar spekulasi.

Arya menyebutkan, publik sebenarnya tidak perlu tahu apa yang terjadi di "dapur" Istana Kepresidenan. Sebab, kewenangan reshuffle sepenuhnya di tangan Presiden Jokowi.

Istana Kepresidenan pun diharapkan tidak membangun isu yang justru membuat suasana politik di tengah pandemi menjadi kian gaduh.

"Kalau Presiden ingin melakukan reshuffle ya sebaiknya lakukan saja," ujar Arya.

"Jadi sebaiknya tidak membangun rumor-rumor, tidak membangun spekulasi-spekulasi politik baru yang akan membuat gaduh politik," kata dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Tak Ada Lagi Ego Sektoral dalam Tangani Pandemi

Presiden Joko Widodo menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.

Baca juga: Video Jokowi Jengkel Dinilai Buka Borok Pemerintah

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.

"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucap Presiden.

Baca juga: Pengamat: Itu Strategi Komunikasi agar Menteri Jokowi Tak Bisa Tidur...

Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com