Kompas.com - 25/06/2020, 15:09 WIB
Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan DKPP secara virtual, Rabu (27/5/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKomisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan DKPP secara virtual, Rabu (27/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR menyetujui tambahan anggaran Tahun 2021 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 696 miliar dengan pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp 2,7 triliun.

Keputusan ini disampaikan Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam kesimpulan rapat kerja dengan KPU dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

"Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh KPU RI sebesar Rp 696 miliar untuk dapat ditambahkan ke pagu indikatif tahun 2021," kata Doli.

Doli mengatakan, Komisi II DPR juga menyetujui penambahan anggaran yang diajukan Bawaslu sebesar Rp 699 miliar dengan pagu indikatif Rp 1,1 triliun.

Baca juga: Rapat di DPR, Ketua KPU Risau Tambahan Anggaran Pilkada 2020 Tak Kunjung Cair

"Komisi II DPR RI menyetujui usulan anggaran yang diajukan oleh Bawaslu Rp 699 miliar untuk dapat ditambahkan ke pagu indikatif tahun 2021," ujarnya

Terkait dengan pagu indikatif, Doli meminta, KPU dan Bawaslu untuk selalu memerhatikan masukan yang disampaikan Komisi II.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, Doli mengatakan, tambahan anggaran tersebut akan dibahas diperjuangkan badan anggaran Komisi II dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPR RI.

"Dan meminta kepada anggota badan anggaran Komisi II DPR RI untuk memperjuangkan (tambahan anggaran) dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI," pungkasnya.

Baca juga: KPU dan Bawaslu Minta Tambahan Anggaran untuk Tahun 2021

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya meminta tambahan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 696 miliar.

Penambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk pemenuhan belanja operasional pegawai, kantor, dan non-operasional.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya meminta tambahan anggaran sebesar Rp 699 miliar dengan pagu indikatif 2021 sebesar Rp 1,1 triliun.

Penambahan anggaran itu dibutuhkan untuk menjalankan sejumlah program, seperti melakukan pengawasan pemilu di kabupaten provinsi hingga penanganan sengketa pemilu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat 'Indeks Kualitas Kebijakan', LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Lewat "Indeks Kualitas Kebijakan", LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Nasional
4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

Nasional
Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Nasional
Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Nasional
Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Nasional
Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Nasional
Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Nasional
Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Nasional
Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Nasional
Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Nasional
KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

Nasional
Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Nasional
Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Nasional
Aturan Masuk bagi WNI dan WNA ke Indonesia Melalui Penerbangan Internasional...

Aturan Masuk bagi WNI dan WNA ke Indonesia Melalui Penerbangan Internasional...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.