Komisi II Setujui Tambahan Anggaran KPU Rp 696 Miliar dan Bawaslu Rp 699 Miliar

Kompas.com - 25/06/2020, 15:09 WIB
Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan DKPP secara virtual, Rabu (27/5/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKomisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan DKPP secara virtual, Rabu (27/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR menyetujui tambahan anggaran Tahun 2021 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 696 miliar dengan pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp 2,7 triliun.

Keputusan ini disampaikan Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam kesimpulan rapat kerja dengan KPU dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

"Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh KPU RI sebesar Rp 696 miliar untuk dapat ditambahkan ke pagu indikatif tahun 2021," kata Doli.

Doli mengatakan, Komisi II DPR juga menyetujui penambahan anggaran yang diajukan Bawaslu sebesar Rp 699 miliar dengan pagu indikatif Rp 1,1 triliun.

Baca juga: Rapat di DPR, Ketua KPU Risau Tambahan Anggaran Pilkada 2020 Tak Kunjung Cair

"Komisi II DPR RI menyetujui usulan anggaran yang diajukan oleh Bawaslu Rp 699 miliar untuk dapat ditambahkan ke pagu indikatif tahun 2021," ujarnya

Terkait dengan pagu indikatif, Doli meminta, KPU dan Bawaslu untuk selalu memerhatikan masukan yang disampaikan Komisi II.

Lebih lanjut, Doli mengatakan, tambahan anggaran tersebut akan dibahas diperjuangkan badan anggaran Komisi II dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPR RI.

"Dan meminta kepada anggota badan anggaran Komisi II DPR RI untuk memperjuangkan (tambahan anggaran) dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI," pungkasnya.

Baca juga: KPU dan Bawaslu Minta Tambahan Anggaran untuk Tahun 2021

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya meminta tambahan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 696 miliar.

Penambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk pemenuhan belanja operasional pegawai, kantor, dan non-operasional.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya meminta tambahan anggaran sebesar Rp 699 miliar dengan pagu indikatif 2021 sebesar Rp 1,1 triliun.

Penambahan anggaran itu dibutuhkan untuk menjalankan sejumlah program, seperti melakukan pengawasan pemilu di kabupaten provinsi hingga penanganan sengketa pemilu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34.000 Guru PPPK Tahun 2019

Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34.000 Guru PPPK Tahun 2019

Nasional
Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Nasional
Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

Nasional
Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

Nasional
34 Napi Terorisme dari JAD hingga Simpatisan ISIS Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

34 Napi Terorisme dari JAD hingga Simpatisan ISIS Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

Nasional
Seorang DPO Teroris di Jakarta Menyerahkan Diri ke Polsek Pasar Minggu

Seorang DPO Teroris di Jakarta Menyerahkan Diri ke Polsek Pasar Minggu

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Nasional
Mahfud: Hitungan Terakhir, Utang BLBI ke Negara Rp 110 Triliun Lebih

Mahfud: Hitungan Terakhir, Utang BLBI ke Negara Rp 110 Triliun Lebih

Nasional
Marak Ajakan Poligami Lewat Medsos, Guru Besar UI: Banyak Masyarakat yang Keliru Paham

Marak Ajakan Poligami Lewat Medsos, Guru Besar UI: Banyak Masyarakat yang Keliru Paham

Nasional
Nasdem Buka Peluang Generasi Z Jadi Caleg 2024

Nasdem Buka Peluang Generasi Z Jadi Caleg 2024

Nasional
Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar Terkait Izin Ekspor Benur

Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar Terkait Izin Ekspor Benur

Nasional
PKS Dorong Pemerintah Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas

PKS Dorong Pemerintah Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas

Nasional
Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi, Ini Daftar Polemiknya

Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi, Ini Daftar Polemiknya

Nasional
BMKG Dorong Pemda Tingkatkan Mitigasi dan Kewaspadaan Warga Terhadap Bencana

BMKG Dorong Pemda Tingkatkan Mitigasi dan Kewaspadaan Warga Terhadap Bencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X