Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Tak Benar Pemerintah Hanya Jalankan Aspek Ekonomi dalam Penanganan Covid-19

Kompas.com - 23/06/2020, 16:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, tidak benar bahwa pemerintah hanya menjalankan aspek ekonomi dalam penanganan Covid-19.

Menurut dia, ada tiga sektor lain yang juga menjadi perhatian pemerintah saat ini.

"Ada empat hal yang ditangani oleh pemerintah. Pertama dari sisi kesehatan, lalu sosial, lalu ekonomi, dan keuangan. Yang menjadi prioritas utama adalah sisi kesehatan dalam menangani Covid-19," ujar Moeldoko dalam webinar bertajuk "Sinergi Gerak Masyarakat Menghadapi Dampak Kebiasaan Baru" pada Selasa (23/6/2020).

"Tetapi, tiga sisi lainnya tidak bisa ditinggalkan karena harus berjalan beriringan. Jadi, tidak benar bahwa pemerintah hanya menjalankan aspek ekonomi saja," lanjutnya.

Baca juga: Moeldoko: Pemerintah Berupaya Masyarakat Tidak Menderita akibat Covid-19

Untuk menangani empat sektor itu, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun.

Moeldoko merinci, total anggaran yang secara khusus disediakan untuk bidang kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun.

Kemudian, anggaran untuk bantuan sosial (bansos) jumlahnya cukup besar, yakni Rp 203,9 triliun.

Lalu, anggaran untuk sektor ekonomi mencapai Rp 226,72 triliun.

"Selanjutnya, untuk keuangan, seperti pembiayaan UMKM dan korporasi sebesar Rp 168,3 triliun," tambah Moeldoko.

Baca juga: Fase New Normal, Moeldoko Sebut Pemerintah Tak Ingin Korbankan Rakyat

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan, pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat tidak banyak menderita akibat wabah Covid-19.

Menurut dia, hal ini menjadi salah poin penting dalam kebijakan makro pemerintah untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Apa sebenarnya kebijakan makro pemerintah di dalam menangani Covid-19 ? Ada tiga hal yang utama. Pertama adalah masyarakat harus aman dari Covid-19," ujar Moeldoko pada Selasa.

"Untuk itu, pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat tidak banyak menderita karena Covid-19, apalagi meninggal dunia," lanjutnya.

Kedua, pemerintah ingin masyarakat harus bisa terjaga tetap makan dengan baik.

Baca juga: Wawancara Khusus Moeldoko: Relaksasi PSBB dan Skenarionya

Untuk itu, pemerintah memberikan kebijakan perluasan bantuan sosial (bansos), yaitu perluasan jaring pengaman sosial.

Ketiga, pemerintah berkeinginan kuat agar para pengusaha baik level UMKM maupun level korporasi bisa melanjutkan kegiatan usahanya dengan menekan adanya PHK.

"Sehingga, tidak menambah pengangguran. Untuk itu, insentif dan stimulus diberikan," tutur Moeldoko.

Dalam konteks penanganan Covid-19, dia menyebut ada empat hal yang ditangani pemerintah.

Keempatnya yakni kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com