Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/06/2020, 06:26 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus kepada tiga provinsi yang mencatat pertumbuhan kasus positif Covid-19 yang tinggi.

Kabar tersebut menjadi berita yang paling banyak dibaca di Kompas.com, kemarin.

Ketiga provinsi yang dimaksud yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan.

Kabar lainnya yaitu soal dugaan data pasien Covid-19 yang bocor. Data tersebut diduga diperjualbelikan di situs dark web oleh peretas atau hacker.

Berikut berita selengkapnya:

1. Tiga provinsi dengan penambahan kasus tinggi

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta, agar seluruh jajarannya memberikan perhatian lebih terhadap ketiga provinsi tersebut.

Sebab, penambahan kasus harian yang terjadi masih cukup signifikan.

"Beliau (Presiden) memberikan arahan bagaimana betul-betul supaya segera diatasi, terutama Jawa Timur, dan beberapa arahan tadi akan segera tindak lanjuti, termasuk penambahan fasilitas yang diperlukan termasuk tata kelola," kata Muhadjir melalui video conference usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Baca juga: Kasus Harian Covid-19 Tinggi, 3 Provinsi Ini Jadi Perhatian Khusus Jokowi

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan, ada penambahan kasus baru pasien positif Covid-19 hingga Senin (22/6/2020).

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah hingga Senin pukul 12.00 WIB, ada penambahan 954 kasus baru Covid-19. Jumlah ini didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap 10.926 spesimen dalam 24 jam terakhir.

"Sehingga, secara akumulatif ada 46.845 kasus positif Covid-19 (di Indonesia) sampai saat ini," kata Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Senin sore.

2. Database pasien Covid-19 diduga diperjualbelikan

Data tersebut diduga dijual melalui situs Raid Forums, situs yang digunakan hacker untuk menjual data pengguna Tokopedia beberapa waktu lalu, seharga 300 dollar AS atau sekitar Rp 4,2 juta.

Hacker mengklaim memiliki 231.636 data pribadi pasien Covid-19.

Untuk diketahui, selama ini data tersebut selalu dirahasiakan oleh pemerintah. Bahkan, ketika kasus Covid-19 muncul pertama kali pada awal Maret 2020, pemerintah hanya menggunakan nomor sebagai identitas pasien.

Baca juga: Data Pasien Covid-19, Dirahasiakan Pemerintah, Diduga Dijual Hacker...

Belakangan, penomoran itu sudah tidak digunakan. Pemerintah hanya mengumumkan akumulasi penambahan kasus baru, baik positif, meninggal dunia, maupun sembuh.

Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informasi mengusut temuan tersebut.

Menurut Sukamta, pelaku peretasan dapat dijerat dengan pasal pidana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

KPU Harap Capres-Cawapres Bicara Realistis Saat Debat, Tak Muluk-muluk atau Terlalu Tinggi

KPU Harap Capres-Cawapres Bicara Realistis Saat Debat, Tak Muluk-muluk atau Terlalu Tinggi

Nasional
Sudah Berstatus Tersangka, Firli Bahuri Masih Pimpin Ekspose Penetapan Tersangka Kasus DJKA

Sudah Berstatus Tersangka, Firli Bahuri Masih Pimpin Ekspose Penetapan Tersangka Kasus DJKA

Nasional
Sakit, Lukas Enembe Tak Hadir Jadi Saksi di Sidang Stefanus Roy Rening

Sakit, Lukas Enembe Tak Hadir Jadi Saksi di Sidang Stefanus Roy Rening

Nasional
Jokowi Soroti Realisasi Anggaran yang Menumpuk di Akhir Tahun

Jokowi Soroti Realisasi Anggaran yang Menumpuk di Akhir Tahun

Nasional
Perludem: Pemilih Hanya Ramai soal Pilpres, padahal Ada 5 Pemilihan

Perludem: Pemilih Hanya Ramai soal Pilpres, padahal Ada 5 Pemilihan

Nasional
Isi Seminar Kebangsaan, Mahfud: Enggak Usah Kampanye, Sudah Tahulah Mau Pilih Siapa

Isi Seminar Kebangsaan, Mahfud: Enggak Usah Kampanye, Sudah Tahulah Mau Pilih Siapa

Nasional
Ganjar-Mahfud Dinilai Galau Tentukan 'Branding' Kampanye

Ganjar-Mahfud Dinilai Galau Tentukan "Branding" Kampanye

Nasional
Jokowi Ingatkan Menteri dan Kepala Daerah Tak Buka Celah Penyalahgunaan Anggaran

Jokowi Ingatkan Menteri dan Kepala Daerah Tak Buka Celah Penyalahgunaan Anggaran

Nasional
Firli Bahuri Dijadwalkan Diperiksa sebagai Tersangka, Eks Penyidik KPK: Tak Ada Lagi Absen Berdalih Dinas

Firli Bahuri Dijadwalkan Diperiksa sebagai Tersangka, Eks Penyidik KPK: Tak Ada Lagi Absen Berdalih Dinas

Nasional
Jokowi Ikut Tanam Pohon di Jaktim untuk Atasi Polusi

Jokowi Ikut Tanam Pohon di Jaktim untuk Atasi Polusi

Nasional
Senyum Jokowi Tanggapi Megawati yang Sebut Penguasa Sekarang seperti Orba

Senyum Jokowi Tanggapi Megawati yang Sebut Penguasa Sekarang seperti Orba

Nasional
Pertamina Patra Niaga dan PetroChina Teken MoU Penyediaan Smooth Fluid untuk Pengeboran Blok Jabung

Pertamina Patra Niaga dan PetroChina Teken MoU Penyediaan Smooth Fluid untuk Pengeboran Blok Jabung

Nasional
Deklarasi Pemilu Damai Diharap Bukan Jargon Saja, Elite Politik Diminta Bersaing Sehat

Deklarasi Pemilu Damai Diharap Bukan Jargon Saja, Elite Politik Diminta Bersaing Sehat

Nasional
Atasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, BKKBN Bagikan Data Hidup untuk Kementerian/Lembaga

Atasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, BKKBN Bagikan Data Hidup untuk Kementerian/Lembaga

Nasional
KPK Panggil Anggota BPK VI Pius Lustrilanang Jadi Saksi Besok

KPK Panggil Anggota BPK VI Pius Lustrilanang Jadi Saksi Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com