Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Gelar Lomba Turunkan Angka Penularan Covid-19 Antardaerah

Kompas.com - 22/06/2020, 14:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah berencana menggelar lomba melandaikan kurva penularan Covid-19 untuk daerah.

Menurut Tito, lomba ini akan menitikberatkan penanganan daerah dalam menekan penyebaran Covid-19 di wiayah masing-masing.

"Kami diskusi tadi dengan kepala Gugus Tugas, menteri kesehatan, dan Kementerian keuangan. Mungkin kita akan membuat lomba lain, yaitu lomba pemerintah daerah untuk bisa melandaikan kurva, artinya menekan penyebaran Covid-19," ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Senin (22/6/2020).

Baca juga: Tito Karnavian: Tak Mungkin Terus Menerus Dilakukan Pembatasan Ketat

Menurut dia, dalam lomba ini, pemerintah daerah bisa melibatkan ahli kesehatan, termasuk ahli epidemiologi di daerah masing-masing sehingga daerah yang tadinya berstatus zona merah Covid-19 bisa menjadi kuning.

"Lalu kuning bisa menjadi hijau, merah bisa menjadi hijau, atau kuning. Nantinya akan ada sejumlah kriteria yang dinilai," kata Tito.

Menurut dia, Kemendagri masih merumuskan teknis lomba bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kemenkes, dan Kemenkeu.

Dalam hal ini, Kemenkeu akan mempersiapkan dana insentif bagi daerah yang nantinya memenangkan lomba.

Baca juga: Singgung CFD Jakarta, Mendagri: Masyarakat Ada yang Belum Siap

Setelah itu, Kemendagri akan mengumumkan teknis pelaksanaan lomba, termasuk tahapan dan jadwalnya.

"Kita akan umumkan termasuk timeline-nya, berapa durasi waktu untuk melandaikan, apakah sebulan atau dua bulan mampu melandaikan kurva," ucap Tito.

"Kita harapkan dengan perlombaan ini ada iklim kompetitif antardaerah untuk mempersiapkan tata kehidupan baru yang produktif dan aman dari Covid-19. Agar saling berlomba menurunkan penyebaran, membuat warnanya bisa menjadi hijau tanpa memanipulasi data," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com