Tito Karnavian: Tak Mungkin Terus Menerus Dilakukan Pembatasan Ketat

Kompas.com - 22/06/2020, 10:31 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengenakan masker dengan gambar wajahnya sendiri. Tangkap layar Kompas TVMendagri Tito Karnavian mengenakan masker dengan gambar wajahnya sendiri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pembatasan aktivitas sosial secara ketat untuk mencegah penularan Covid-19 tidak mungkin dilakukan terus menerus selama wabah masih berlangsung.

Hal itu disampaikan Tito saat memberikan sambutan dalam Penganugerahan Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru "Produktif dan Aman Covid-19" di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2020).

Menurut Tito, para ahli kesehatan baik nasional maupun internasional telah menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 tidak berakhir dengan segera.

Baca juga: Bangkitkan Ekonomi, Jepang Cabut Pembatasan Perjalanan Domestik

Bahkan, diperkirakan akan tetap terjadi dalam beberapa tahun ke depan.

"Oleh karena itu, dunia menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan pandemi ini. Berbagai negara melakukan inovasi untuk beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru atau new normal life," ujar Tito.

"Karena tak mungkin terus-menerus melakukan pembatasan secara ketat, apalagi lockdown," lanjut dia.

Menurut Tito, pembatasan yang ketat bisa memberi dampak negatif ke berbagai bidang, baik kesehatan, ekonomi, psikologis, sosial dan sebagainya.

Untuk Indonesia, pemerintah Indonesia menerapkan tatanan kehidupan baru yang produktif dan aman dari Covid-19.

Baca juga: Papua Longgarkan Pembatasan Sosial, Penerbangan Kembali Dibuka

Dia menjelaskan, sebagai sesuatu yang baru tatanan baru ini mempunyai tahap pengenalan atau prakondisi agar seluruh masyarakat siap dan mampu beradaptasi.

Prakondisi tersebut dilakukan dengan membuat protokol kesehatan dalam berbagai sektor kehidupan dan melakukan simulasi-simulasi.

"Upaya prakondisi ini, diinisiasi pemerintah pusat melalui kementrian dan lembaga, dan pemerintah daerah pada semua tingkatan. Tujuannya agar terjadi gerakan nasional kebersamaan beradaptasi ketatanan baru tersebut," tambah Tito.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Jantung Idap Covid-19 Lebih Sulit Ditangani, Dokter: Jangan Sampai Terpapar

Pasien Jantung Idap Covid-19 Lebih Sulit Ditangani, Dokter: Jangan Sampai Terpapar

Nasional
Jelang Pilkada, Kabareskrim Ingatkan soal Potensi Penyalahgunaan Bansos dan Maraknya Hoaks

Jelang Pilkada, Kabareskrim Ingatkan soal Potensi Penyalahgunaan Bansos dan Maraknya Hoaks

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Nasional
Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Nasional
Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Nasional
Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Nasional
Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Nasional
Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Nasional
Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Nasional
Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Nasional
Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Nasional
Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X