Kompas.com - 20/06/2020, 22:22 WIB
Presiden Jokowi mengikuti video conference yang diikuti oleh para gubernur, menteri, dan gugus tugas daerah, saat berkunjung ke kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (10/6/2020). Ini adalah untuk kali pertama Jokowi mengunjungi kantor Gugus Tugas, sebelumnya rapat dengan jajaran Gugus Tugas biasa dilakukan lewat video conference dari Istana Kepresidenan. SETPRES/AGUS SUPARTOPresiden Jokowi mengikuti video conference yang diikuti oleh para gubernur, menteri, dan gugus tugas daerah, saat berkunjung ke kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (10/6/2020). Ini adalah untuk kali pertama Jokowi mengunjungi kantor Gugus Tugas, sebelumnya rapat dengan jajaran Gugus Tugas biasa dilakukan lewat video conference dari Istana Kepresidenan.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo batal mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang memvonis pemerintah melanggar hukum dalam kasus pemblokiran internet di Papua.

Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono menyebut, Presiden batal mengajukan banding karena putusan PTUN tersebut tak mempunyai implikasi pada kebijakan pemerintah.

"Jadi tidak ada langkah apapun yang harus dilakukan pemerintah terkait putusan PTUN tersebut. Karena memang hal-hal yang dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum tersebut memang sudah dihentikan oleh pemerintah," kata Dini kepada Kompas.com, Sabtu (20/6/2020).

Baca juga: Jokowi Batal Ajukan Banding Putusan PTUN soal Kasus Blokir Internet Papua

Dalam putusannya, PTUN merinci ada tiga tindakan melawan hukum yang dilakukan pemerintah. Yakni tindakan throttling bandwith pada 19-20 Agustus 2019, pemutusan akses internet 21 Agustus-4 September 2019, dan lanjutan pemutusan akses internet sejak 4- 11 September 2019.

"Tindakan-tindakan tersebut memang juga sudah tidak berlangsung pada saat ini karena memang hanya dilakukan pada waktu dan tanggal yang disebutkan di poin-poin itu," kata Dini.

Dini menyebut Putusan PTUN tersebut sifatnya deklaratif karena obyek perkaranya sudah tidak ada pada saat putusan dijatuhkan.

Jadi tidak ada lagi substansi yang harus diperdebatkan.

"Konsentrasi pemerintah pada saat ini lebih baik diarahkan kepada hal-hal yang lebih penting terutama terkait situasi pandemi Covid-19," ucap Dini.

Baca juga: Penggugat Sesalkan Jokowi Banding Putusan Blokir Internet Papua

Dini pun mengakui sebelumnya Presiden sudah sempat mengajukan banding. Surat pemberitahuan banding dari PTUN juga sudah dikirimkan ke pihak penggugat. Namun pengajuan banding itu akan ditarik kembali.

"Itu akan ditarik. Presiden sudah memutuskan untuk tidak mengajukan banding," ujarnya.

PTUN sebelumnya memvonis Presiden dan Menkominfo telah melakukan pelanggaran hukum atas pemblokiran internet di Papua. Pemblokiran internet ini dilakukan pada Agustus 2019 lalu menyusul kerusuhan yang terjadi karena aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

"Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat I dan II adalah perbuatan melanggar hukum,” kata Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang pembacaan putusan, Rabu(3/6/2020).

Belakangan Ketua Umum AJI Abdul Manan selaku penggugat menerima dua surat dari PTUN yang masing-masing memberitahukan bahwa Presiden Jokowi dan Menkominfo mengajukan banding. Surat ditandatangani oleh Panitera Muda Perkara PTUN Jakarta Sri Hartanto.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Kemenkes soal Pembayaran Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan pada 2020

Penjelasan Kemenkes soal Pembayaran Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan pada 2020

Nasional
Ada 324 Zona Oranye di Provinsi Tujuan Mudik, Satgas: Penularan Covid-19 Berpotensi Lebih Cepat

Ada 324 Zona Oranye di Provinsi Tujuan Mudik, Satgas: Penularan Covid-19 Berpotensi Lebih Cepat

Nasional
Satgas: Jika Masyarakat Nekat Mudik, Peningkatan Kasus Covid-19 Terlihat 2-3 Pekan Setelahnya

Satgas: Jika Masyarakat Nekat Mudik, Peningkatan Kasus Covid-19 Terlihat 2-3 Pekan Setelahnya

Nasional
Sayangkan Pemudik yang Terobos Penyekatan, Satgas Ingatkan Konsekuensi Hukum

Sayangkan Pemudik yang Terobos Penyekatan, Satgas Ingatkan Konsekuensi Hukum

Nasional
Tingkatkan Kesetiakawanan Sosial, Masyarakat Diminta Tunda Mudik

Tingkatkan Kesetiakawanan Sosial, Masyarakat Diminta Tunda Mudik

Nasional
BMKG Prediksi Idul Fitri 1442 Hijriah jatuh pada 13 Mei 2021

BMKG Prediksi Idul Fitri 1442 Hijriah jatuh pada 13 Mei 2021

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada Jilid 2, Ini Persiapan KPU

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada Jilid 2, Ini Persiapan KPU

Nasional
Kemenhan dan KPK Diminta Usut soal Dugaan Mafia Alutsista

Kemenhan dan KPK Diminta Usut soal Dugaan Mafia Alutsista

Nasional
Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Covid-19 Wajib Tutup Selama Libur Lebaran

Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Covid-19 Wajib Tutup Selama Libur Lebaran

Nasional
KSPI: Ratusan Perusahaan Belum Beri THR untuk Karyawannya

KSPI: Ratusan Perusahaan Belum Beri THR untuk Karyawannya

Nasional
Penerbangan Carter Ditiadakan Selama 6-17 Mei, Pekerja Migran Diminta Tak Mudik

Penerbangan Carter Ditiadakan Selama 6-17 Mei, Pekerja Migran Diminta Tak Mudik

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Satgas: Syarat Surat Tanda Negatif Covid-19 Berlaku 18-24 Mei

Antisipasi Arus Balik, Satgas: Syarat Surat Tanda Negatif Covid-19 Berlaku 18-24 Mei

Nasional
4.123 Pemudik Positif Covid-19, Ketua MPR Dorong Pemerintah Antisipasi

4.123 Pemudik Positif Covid-19, Ketua MPR Dorong Pemerintah Antisipasi

Nasional
Dewan Keamanan PBB Diminta Cegah Kekerasan terhadap Warga Palestina Berlanjut

Dewan Keamanan PBB Diminta Cegah Kekerasan terhadap Warga Palestina Berlanjut

Nasional
Satgas: Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Setelah Idul Fitri 1442 Hijriah

Satgas: Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Setelah Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X