Ketua Komisi II DPR: Kalau Pilkada 2020 Diundur Lagi, Harus Mulai dari Awal

Kompas.com - 13/06/2020, 14:18 WIB
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia seusai rapat di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia seusai rapat di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, keputusan melaksanakan Pilkada 2020 pada 9 Desember telah ditimbang masak-masak.

Menurut Doli, jika Pilkada 2020 diundur lebih lama lagi dari jadwal semula yaitu 23 September, seluruh tahapan pilkada harus dimulai dari nol.

"Misal kalau diundur, saya katakan kalau kita undur enam-sembilan bulan, itu namanya bukan penundaan. Tapi itu mulai dari awal lagi karena semua harus di-update," kata Doli dalam diskusi 'Pilkada Langsung Tetap Berlangsung?' oleh Populi Center dan Smart FM Network, Sabtu (13/6/2020).

Lagipula, lanjut dia, tidak ada yang bisa menjamin kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir.

Baca juga: Ridwan Kamil Usul Pilkada Diundur Tahun Depan, Ini Alasannya

Maka, Doli mengatakan, DPR dan pemerintah segera mengambil keputusan untuk menggelar pilkada pada 9 Desember 2020.

"Tidak bisa kita tahu kapan akhir pandemi ini. Dan salah satu yang menguatkan kita, yaitu WHO mengatakan bahwa virus ini akan terus ada selama dua-lima tahun yang kemudian dikoreksi yang mungkin selama-lamanya bersama kita," ujar Doli.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi, pilihannya adalah apakah kita menunggu situasi yang tidak pasti, atau kita mengambil sikap dan keputusan dengan ukuran tertentu dan ada penanggung jawabnya?" tuturnya.

Selain itu, dia mengatakan, penundaan Pilkada 2020 hingga enam-sembilan bulan mendatang akan melahirkan akibat jangka panjang.

Baca juga: KPU Akan Gelar Simulasi Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Pertama, pemerintah setempat harus menetapkan pejabat sementara (Pjs) untuk menggantikan kepala daerah yang telah habis masa jabatannya.

"Di Februari besok ada 208 kepala daerah yang habis masa jabatannya. Sampai di bulan Juni hampir semua habis. Kalau lewat 2021 enggak tahu lagi berapa," ucap Doli.

"Saya kira juga bukan kerjaan mudah mencari 200-an lebih orang menjadi pejabat di daerah-daerah. Tentu beda definitif dengan tidak definitif," kata dia.

Kedua, terkait anggaran di daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

Menurut Doli, banyak kepala daerah yang tak bisa menjamin ketersediaan anggaran yang cukup jika pilkada ditunda lebih lama lagi.

"Saya kira hampir 80-90 persen NPHD sudah di-deliver ke KPU dan bawaslu," ujarnya.

"Artinya kalau kita stop, dana hangus. Mereka (kepala daerah) bilang, kalau dana ini dianggap tidak ada, sementara kita tahu tahun depan situasi tidak akan jauh atau bahkan lebih buruk dari konteks ekonomi, kami enggak tahu lagi penganggarannya bagaimana sementara ini sudah habis sekian. Ini salah satu pertimbangan kami," kata Doli.

Baca juga: Baru Diterbitkan Perppu Pilkada Digugat ke MK, Ini Alasan Pemohon

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin Sertifikat Vaksin Covid-19 Antarnegara ASEAN Diakui

Jokowi Ingin Sertifikat Vaksin Covid-19 Antarnegara ASEAN Diakui

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Menkes Usahakan Obat Molnupiravir Tiba Akhir Tahun

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Menkes Usahakan Obat Molnupiravir Tiba Akhir Tahun

Nasional
Luhut Ungkap Temuan Terkait Penerapan Prokes yang Melemah di Sejumlah Daerah

Luhut Ungkap Temuan Terkait Penerapan Prokes yang Melemah di Sejumlah Daerah

Nasional
Pelaku Peretasan Situs Milik BSSN Diduga 'Hacker' dari Brasil

Pelaku Peretasan Situs Milik BSSN Diduga "Hacker" dari Brasil

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Petugas Publik sampai Masyarakat Umum

UPDATE 25 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Petugas Publik sampai Masyarakat Umum

Nasional
BSSN: Situs yang Diretas Berisi Data 'Repositori Malware'

BSSN: Situs yang Diretas Berisi Data "Repositori Malware"

Nasional
Azis Mengaku Tak Pernah Kirim Orang untuk Sampaikan Pesan ke Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Azis Mengaku Tak Pernah Kirim Orang untuk Sampaikan Pesan ke Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Nasional
Hampir 20 Juta Orang di Jawa-Bali Diprediksi Akan Lakukan Perjalanan saat Libur Nataru

Hampir 20 Juta Orang di Jawa-Bali Diprediksi Akan Lakukan Perjalanan saat Libur Nataru

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, PT INKA: Masinis Terlalu Cepat Berpindah jalur

Tabrakan LRT Jabodetabek, PT INKA: Masinis Terlalu Cepat Berpindah jalur

Nasional
Wajib PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Ramai Dikritik, Luhut: Ini untuk Imbangi Relaksasi Aktivitas

Wajib PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Ramai Dikritik, Luhut: Ini untuk Imbangi Relaksasi Aktivitas

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 3.736 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 3.736 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Airlangga: Tak Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Usai 10 Hari Penutupan PON

Airlangga: Tak Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Usai 10 Hari Penutupan PON

Nasional
Polri: Korban Pinjol Ilegal Bisa Lapor ke Satgas melalui Whatsapp

Polri: Korban Pinjol Ilegal Bisa Lapor ke Satgas melalui Whatsapp

Nasional
Seorang Masinis Terluka dalam Tabrakan LRT Jabodetabek, Sudah Dibawa ke RS

Seorang Masinis Terluka dalam Tabrakan LRT Jabodetabek, Sudah Dibawa ke RS

Nasional
Menko PMK Sebut Lapangan Pekerjaan Tantangan Realisasikan Indonesia Emas 2045

Menko PMK Sebut Lapangan Pekerjaan Tantangan Realisasikan Indonesia Emas 2045

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.