Ketua Komisi II DPR: Kalau Pilkada 2020 Diundur Lagi, Harus Mulai dari Awal

Kompas.com - 13/06/2020, 14:18 WIB
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia seusai rapat di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia seusai rapat di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, keputusan melaksanakan Pilkada 2020 pada 9 Desember telah ditimbang masak-masak.

Menurut Doli, jika Pilkada 2020 diundur lebih lama lagi dari jadwal semula yaitu 23 September, seluruh tahapan pilkada harus dimulai dari nol.

"Misal kalau diundur, saya katakan kalau kita undur enam-sembilan bulan, itu namanya bukan penundaan. Tapi itu mulai dari awal lagi karena semua harus di-update," kata Doli dalam diskusi 'Pilkada Langsung Tetap Berlangsung?' oleh Populi Center dan Smart FM Network, Sabtu (13/6/2020).

Lagipula, lanjut dia, tidak ada yang bisa menjamin kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir.

Baca juga: Ridwan Kamil Usul Pilkada Diundur Tahun Depan, Ini Alasannya

Maka, Doli mengatakan, DPR dan pemerintah segera mengambil keputusan untuk menggelar pilkada pada 9 Desember 2020.

"Tidak bisa kita tahu kapan akhir pandemi ini. Dan salah satu yang menguatkan kita, yaitu WHO mengatakan bahwa virus ini akan terus ada selama dua-lima tahun yang kemudian dikoreksi yang mungkin selama-lamanya bersama kita," ujar Doli.

"Jadi, pilihannya adalah apakah kita menunggu situasi yang tidak pasti, atau kita mengambil sikap dan keputusan dengan ukuran tertentu dan ada penanggung jawabnya?" tuturnya.

Selain itu, dia mengatakan, penundaan Pilkada 2020 hingga enam-sembilan bulan mendatang akan melahirkan akibat jangka panjang.

Baca juga: KPU Akan Gelar Simulasi Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Pertama, pemerintah setempat harus menetapkan pejabat sementara (Pjs) untuk menggantikan kepala daerah yang telah habis masa jabatannya.

"Di Februari besok ada 208 kepala daerah yang habis masa jabatannya. Sampai di bulan Juni hampir semua habis. Kalau lewat 2021 enggak tahu lagi berapa," ucap Doli.

"Saya kira juga bukan kerjaan mudah mencari 200-an lebih orang menjadi pejabat di daerah-daerah. Tentu beda definitif dengan tidak definitif," kata dia.

Kedua, terkait anggaran di daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

Menurut Doli, banyak kepala daerah yang tak bisa menjamin ketersediaan anggaran yang cukup jika pilkada ditunda lebih lama lagi.

"Saya kira hampir 80-90 persen NPHD sudah di-deliver ke KPU dan bawaslu," ujarnya.

"Artinya kalau kita stop, dana hangus. Mereka (kepala daerah) bilang, kalau dana ini dianggap tidak ada, sementara kita tahu tahun depan situasi tidak akan jauh atau bahkan lebih buruk dari konteks ekonomi, kami enggak tahu lagi penganggarannya bagaimana sementara ini sudah habis sekian. Ini salah satu pertimbangan kami," kata Doli.

Baca juga: Baru Diterbitkan Perppu Pilkada Digugat ke MK, Ini Alasan Pemohon

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 177 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang NTT, 45 Masih Hilang

UPDATE: 177 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang NTT, 45 Masih Hilang

Nasional
Elektabilitas AHY Unggul Dibanding Prabowo Versi Survei, Demokrat Tak Ingin Berpuas Diri

Elektabilitas AHY Unggul Dibanding Prabowo Versi Survei, Demokrat Tak Ingin Berpuas Diri

Nasional
Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Nasional
BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

Nasional
Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Nasional
UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

Nasional
Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Nasional
UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

Nasional
UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

Nasional
UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

Nasional
Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X