Kompas.com - 12/06/2020, 18:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengakui bahwa rasio antara uji spesimen dibandingkan dengan jumlah populasi Indonesia masih rendah.

Data Worldometer yang diakses pada Jumat (12/6/2020) mencatat, terdapat 1.752 tes dari setiap satu juta orang di Indonesia.

Hingga Jumat pukul 12.00 WIB, 478.953 spesimen dari 302.147 orang telah diperiksa di Indonesia.

Namun, Yuri berdalih, setiap daerah di Indonesia memiliki ancaman yang berbeda.

"Dari jumlah spesimen yang kita update, kalau dihitung jumlah orang yang dites, kalau kita menghitung seluruh angka nasional, per satu juta penduduk, sedikit nilainya," kata Yuri dalam siaran langsung di akun Youtube BNPB, Jumat.

Baca juga: UPDATE: 15.333 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Total 478.953 Spesimen

"Namun, kita pahami bersama bahwa tiap-tiap daerah memiliki ancaman epidemiologi yang berbeda," sambung dia.

Ia lalu membandingkannya dengan negara lain. Yuri menuturkan, Korea Selatan melakukan 20.810 tes per satu juta penduduk.

Kemudian, Malaysia melakukan 19.120 tes per satu juta penduduk, serta Vietnam melakukan 2.827 tes per satu juta penduduk.

Yuri lalu membandingkannya dengan data di DKI Jakarta, yang menurutnya menunjukkan bahwa pemerintah telah menangani pandemi dengan baik.

"Jika angka kita ini kita analogikan dengan apa yang telah dilakukan pemerintah DKI, maka kita lihat per satu juta penduduk di DKI pemeriksaan sudah dilaksanakan sebanyak 17.954 orang," ujar dia.

"Artinya angka ini sebenarnya tidak mengesankan bahwa kita tidak menangani dengan baik," imbuh dia.

Hasil tersebut sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemeriksaan secara masif.

Baca juga: DKI Catat Kasus Covid-19 Tertinggi Gara-gara Uji Spesimen Menumpuk Awal Pekan, Benarkah?

Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang dibatasi oleh selat dan laut sehingga ancaman setiap daerah berbeda-beda.

Maka dari itu, Yuri mengatakan, tidak dapat dibandingkan dengan negara daratan dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dibanding Indonesia.

Menurut dia, pemerintah telah melakukan upaya yang sama dengan negara lain, khususnya di daerah dengan ancaman tinggi.

"Tetapi bagaimana kita menangani daerah dengan ancaman epidemi yang tinggi, kita sebenarnya sudah melakukan sesuatu yang sama dengan mereka," ucap Yuri.

Pemerintah pun mengaku akan terus melakukan upaya pemeriksaan tersebut pada daerah dengan ancaman yang sama seperti Jakarta, misalnya Surabaya dan Makassar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Nasional
DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

Nasional
Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Nasional
AHY: Koalisi Itu Penuh Misteri karena Tidak Semua dalam Kendali Kita

AHY: Koalisi Itu Penuh Misteri karena Tidak Semua dalam Kendali Kita

Nasional
Nasdem Deklarasikan Anies, Pakar Prediksi Pembentukan Koalisi 2024 Lebih Cepat

Nasdem Deklarasikan Anies, Pakar Prediksi Pembentukan Koalisi 2024 Lebih Cepat

Nasional
SETARA Institute Soroti Penggunaan Gas Air Mata sebagai Prosedur Pengendalian Massa

SETARA Institute Soroti Penggunaan Gas Air Mata sebagai Prosedur Pengendalian Massa

Nasional
Jokowi Terbitkan Keppres TGIPF Kanjuruhan Hari Ini

Jokowi Terbitkan Keppres TGIPF Kanjuruhan Hari Ini

Nasional
Jokowi Akan Berikan Langsung Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

Jokowi Akan Berikan Langsung Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Prabowo Lawan Anies di Pilpres 2024, Gerindra: Melawan Siapa Pun Kita Siap

Prabowo Lawan Anies di Pilpres 2024, Gerindra: Melawan Siapa Pun Kita Siap

Nasional
Terkait Tragedi Kanjuruhan, Ketua DPR: Evaluasi Penyelenggaraan dan Prosedur Penanganan Suporter

Terkait Tragedi Kanjuruhan, Ketua DPR: Evaluasi Penyelenggaraan dan Prosedur Penanganan Suporter

Nasional
Apa yang Salah dari Idiom 'Sambo'?

Apa yang Salah dari Idiom "Sambo"?

Nasional
Usung Anies Jadi Capres, 3 Menteri Nasdem Berpotensi Kena 'Reshuffle'?

Usung Anies Jadi Capres, 3 Menteri Nasdem Berpotensi Kena "Reshuffle"?

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J Dilimpahkan, Polri: Banyak dan Dikemas di Kontainer Plastik

Barang Bukti Kasus Brigadir J Dilimpahkan, Polri: Banyak dan Dikemas di Kontainer Plastik

Nasional
Jokowi Minta TGIPF Kanjuruhan Cepat Bekerja, Kurang dari Sebulan Harus Ada Hasil

Jokowi Minta TGIPF Kanjuruhan Cepat Bekerja, Kurang dari Sebulan Harus Ada Hasil

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang, 94 Anggota Hadir Fisik dan 200 Lainnya Virtual

DPR Gelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang, 94 Anggota Hadir Fisik dan 200 Lainnya Virtual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.