Ini Penjelasan Pemerintah Soal Rasio Uji Spesimen dengan Populasi

Kompas.com - 12/06/2020, 18:46 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto memberikan keterangan pers, Sabtu (30/5/2020). Gugus Tugas NasionalJuru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto memberikan keterangan pers, Sabtu (30/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengakui bahwa rasio antara uji spesimen dibandingkan dengan jumlah populasi Indonesia masih rendah.

Data Worldometer yang diakses pada Jumat (12/6/2020) mencatat, terdapat 1.752 tes dari setiap satu juta orang di Indonesia.

Hingga Jumat pukul 12.00 WIB, 478.953 spesimen dari 302.147 orang telah diperiksa di Indonesia.

Namun, Yuri berdalih, setiap daerah di Indonesia memiliki ancaman yang berbeda.

"Dari jumlah spesimen yang kita update, kalau dihitung jumlah orang yang dites, kalau kita menghitung seluruh angka nasional, per satu juta penduduk, sedikit nilainya," kata Yuri dalam siaran langsung di akun Youtube BNPB, Jumat.

Baca juga: UPDATE: 15.333 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Total 478.953 Spesimen

"Namun, kita pahami bersama bahwa tiap-tiap daerah memiliki ancaman epidemiologi yang berbeda," sambung dia.

Ia lalu membandingkannya dengan negara lain. Yuri menuturkan, Korea Selatan melakukan 20.810 tes per satu juta penduduk.

Kemudian, Malaysia melakukan 19.120 tes per satu juta penduduk, serta Vietnam melakukan 2.827 tes per satu juta penduduk.

Yuri lalu membandingkannya dengan data di DKI Jakarta, yang menurutnya menunjukkan bahwa pemerintah telah menangani pandemi dengan baik.

"Jika angka kita ini kita analogikan dengan apa yang telah dilakukan pemerintah DKI, maka kita lihat per satu juta penduduk di DKI pemeriksaan sudah dilaksanakan sebanyak 17.954 orang," ujar dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Putusan Dewas KPK Diharap Pecut Firli Bahuri Lebih Serius Berantas Korupsi

Putusan Dewas KPK Diharap Pecut Firli Bahuri Lebih Serius Berantas Korupsi

Nasional
Febri Diansyah Mundur dari KPK

Febri Diansyah Mundur dari KPK

Nasional
Ketua MPR: Pilkada Saat Pandemi Berpengaruh pada Tingkat Partisipasi Pemilih

Ketua MPR: Pilkada Saat Pandemi Berpengaruh pada Tingkat Partisipasi Pemilih

Nasional
Kamis Ini, Kejagung Kembali Periksa Djoko Tjandra

Kamis Ini, Kejagung Kembali Periksa Djoko Tjandra

Nasional
Terawan Jarang Muncul di Publik, Luhut: Mungkin Dia Enggak Suka Bicara

Terawan Jarang Muncul di Publik, Luhut: Mungkin Dia Enggak Suka Bicara

Nasional
Klaster Covid-19 Keluarga Meningkat, Hindari Pertemuan Keluarga Besar!

Klaster Covid-19 Keluarga Meningkat, Hindari Pertemuan Keluarga Besar!

Nasional
Ada Nama Pejabatnya di Surat Dakwaan Jaksa Pinangki, Ini Komentar Kejagung

Ada Nama Pejabatnya di Surat Dakwaan Jaksa Pinangki, Ini Komentar Kejagung

Nasional
Lindungi Anak-anak, Kementerian PPPA Bentuk Program Gereja Ramah Anak

Lindungi Anak-anak, Kementerian PPPA Bentuk Program Gereja Ramah Anak

Nasional
Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Nasional
Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Nasional
Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Nasional
Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Nasional
Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Nasional
7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X