Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penjelasan Pemerintah Soal Rasio Uji Spesimen dengan Populasi

Kompas.com - 12/06/2020, 18:46 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengakui bahwa rasio antara uji spesimen dibandingkan dengan jumlah populasi Indonesia masih rendah.

Data Worldometer yang diakses pada Jumat (12/6/2020) mencatat, terdapat 1.752 tes dari setiap satu juta orang di Indonesia.

Hingga Jumat pukul 12.00 WIB, 478.953 spesimen dari 302.147 orang telah diperiksa di Indonesia.

Namun, Yuri berdalih, setiap daerah di Indonesia memiliki ancaman yang berbeda.

"Dari jumlah spesimen yang kita update, kalau dihitung jumlah orang yang dites, kalau kita menghitung seluruh angka nasional, per satu juta penduduk, sedikit nilainya," kata Yuri dalam siaran langsung di akun Youtube BNPB, Jumat.

Baca juga: UPDATE: 15.333 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Total 478.953 Spesimen

"Namun, kita pahami bersama bahwa tiap-tiap daerah memiliki ancaman epidemiologi yang berbeda," sambung dia.

Ia lalu membandingkannya dengan negara lain. Yuri menuturkan, Korea Selatan melakukan 20.810 tes per satu juta penduduk.

Kemudian, Malaysia melakukan 19.120 tes per satu juta penduduk, serta Vietnam melakukan 2.827 tes per satu juta penduduk.

Yuri lalu membandingkannya dengan data di DKI Jakarta, yang menurutnya menunjukkan bahwa pemerintah telah menangani pandemi dengan baik.

"Jika angka kita ini kita analogikan dengan apa yang telah dilakukan pemerintah DKI, maka kita lihat per satu juta penduduk di DKI pemeriksaan sudah dilaksanakan sebanyak 17.954 orang," ujar dia.

"Artinya angka ini sebenarnya tidak mengesankan bahwa kita tidak menangani dengan baik," imbuh dia.

Hasil tersebut sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemeriksaan secara masif.

Baca juga: DKI Catat Kasus Covid-19 Tertinggi Gara-gara Uji Spesimen Menumpuk Awal Pekan, Benarkah?

Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang dibatasi oleh selat dan laut sehingga ancaman setiap daerah berbeda-beda.

Maka dari itu, Yuri mengatakan, tidak dapat dibandingkan dengan negara daratan dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dibanding Indonesia.

Menurut dia, pemerintah telah melakukan upaya yang sama dengan negara lain, khususnya di daerah dengan ancaman tinggi.

"Tetapi bagaimana kita menangani daerah dengan ancaman epidemi yang tinggi, kita sebenarnya sudah melakukan sesuatu yang sama dengan mereka," ucap Yuri.

Pemerintah pun mengaku akan terus melakukan upaya pemeriksaan tersebut pada daerah dengan ancaman yang sama seperti Jakarta, misalnya Surabaya dan Makassar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com