Kompas.com - 10/06/2020, 20:26 WIB
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020). KOMPAS.com/Firda Zaimmatul MufarikhaKepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia mengharapkan kegiatan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) atau penangkapan ikan secara ilegal dapat ditetapkan sebagai kejahatan transnasional.

"Indonesia mengambil peran sentral dalam mendorong agar IUUF dapat ditetapkan sebagai kejahatan transnasional mengingat dampak luas yang ditimbulkan," ujar Aan dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2020).

Baca juga: KKP Tangkap Kapal Pencari Ikan Ilegal Malaysia di Selat Malaka

Aan juga mengharapkan hal serupa berlalu dalam konteks regional, khususnya permasalahan di Laut Natuna Utara.

Mengingat, Indonesia menjadi salah satu pelopor declaration of conduct dan secara tegas mendukung keputusan Permanent Court of Arbitration.

Ini juga ditegaskan dalam permanent mission Indonesia untuk PBB dalam surat yang disampaikan pada tanggal 26 Mei 2020.

Menurut Aan, dalam konteks keamanan maritim yang luas, Indonesia terus mendorong kesepakatan bersama dalam cara pandang terhadap domain keamanan maritim.

Indonesia senantiasa mendorong langkah dan upaya untuk turut menciptakan keamanan maritim yang kondusif sehingga dapat mendukung aktivitas perekonomian nasional, regional, bahkan global.

Aan mencontohkan permasalahan di Laut Natuna Utara. 

Baca juga: KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Menurut dia, permasalahan di Laut Natuna Utara bukan hanya dalam konteks batas wilayah teritorial, melainkan juga dalam konteks wilayah yurisdiksi pengelolaan sumber daya alam.

Oleh karena itu, kata dia, diperlukan strategi dan insentif untuk mendorong kehadiran kapal ikan Indonesia di Laut Natuna Utara.

"Dan perlu strategi dan kolaborasi untuk mendorong peningkatan kehadiran simbol negara berupa aparat penegak hukum di Laut Natuna Utara,” ucap Aan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekum Muhammadiyah Nilai Soal-soal TWK KPK Tak Ada Hubungan dengan Wawasan Kebangsaan

Sekum Muhammadiyah Nilai Soal-soal TWK KPK Tak Ada Hubungan dengan Wawasan Kebangsaan

Nasional
Ingatkan Larangan Mudik, Satgas: Seluruh Wilayah Perbatasan Dijaga Kepolisian

Ingatkan Larangan Mudik, Satgas: Seluruh Wilayah Perbatasan Dijaga Kepolisian

Nasional
UPDATE: Tambah 5.647 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.697.305

UPDATE: Tambah 5.647 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.697.305

Nasional
Survei Kemenag: 88,6 Persen Responden Taat Protokol Kesehatan di Masjid

Survei Kemenag: 88,6 Persen Responden Taat Protokol Kesehatan di Masjid

Nasional
Kementerian BUMN: Vaksinasi Gotong Royong Dimulai 17 Mei 2021

Kementerian BUMN: Vaksinasi Gotong Royong Dimulai 17 Mei 2021

Nasional
Kontras Sebut 'Virtual Police' Jadi Alat Represi Baru

Kontras Sebut "Virtual Police" Jadi Alat Represi Baru

Nasional
Kamis Sore, Panglima TNI dan Kapolri Terbang ke Papua

Kamis Sore, Panglima TNI dan Kapolri Terbang ke Papua

Nasional
KSAL Sebut KRI Nanggala Sudah Terbiasa Latihan Menembak Torpedo

KSAL Sebut KRI Nanggala Sudah Terbiasa Latihan Menembak Torpedo

Nasional
Satgas: Pemerintah Larang Mudik dalam Bentuk Apa Pun, Baik Lintas Provinsi dan Aglomerasi

Satgas: Pemerintah Larang Mudik dalam Bentuk Apa Pun, Baik Lintas Provinsi dan Aglomerasi

Nasional
Kritik 100 Hari Kerja Kapolri, Kontras: Tak Ada Perbaikan Penegakan Hukum dan HAM

Kritik 100 Hari Kerja Kapolri, Kontras: Tak Ada Perbaikan Penegakan Hukum dan HAM

Nasional
Satgas Covid-19: Warga yang Nekat Mudik Akan Diminta Putar Balik

Satgas Covid-19: Warga yang Nekat Mudik Akan Diminta Putar Balik

Nasional
Pukat UGM: Nasib 75 Pegawai KPK di Tangan Firli Bahuri

Pukat UGM: Nasib 75 Pegawai KPK di Tangan Firli Bahuri

Nasional
Usut Dugaan Gratifikasi di Lampung Utara, KPK Periksa 7 Saksi

Usut Dugaan Gratifikasi di Lampung Utara, KPK Periksa 7 Saksi

Nasional
KRI Nanggala-402 Tenggelam, Panglima: Waktu yang Tepat Evaluasi Kondisi Alutsista TNI

KRI Nanggala-402 Tenggelam, Panglima: Waktu yang Tepat Evaluasi Kondisi Alutsista TNI

Nasional
Imigrasi: 85 WN China Masuk ke Indonesia dengan Pesawat Sewaan

Imigrasi: 85 WN China Masuk ke Indonesia dengan Pesawat Sewaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X