Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III: Telegram Kapolri soal Pengambilan Jenazah PDP Buat Masyarakat Tenang

Kompas.com - 10/06/2020, 16:48 WIB
Tsarina Maharani,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni berharap surat telegram Kapolri yang mengatur soal pengambilan jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) terkait Covid-19 dapat menjawab kekhawatiran masyarakat.

Sahroni pun meminta masyarakat mengikuti instruksi tersebut dengan baik.

"Saya sendiri mendukung kebijakan dari Kapolri yang cepat dan sigap dalam menanggapi fenomena pemakaman ini," kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2020).

"Hal ini tentunya diharapkan bisa menjawab keresahan warga yang baru saja kehilangan anggota keluarganya karena corona, maupun masyarakat pada umumnya," lanjut dia.

Baca juga: Jenazah PDP Covid-19 Dibawa Paksa Massa, RS Mekar Sari Bilang Mestinya Itu Tak Terjadi

Berdasarkan telegram Kapolri nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020, rumah sakit wajib segera melakukan tes terhadap jenazah PDP Covid-19 untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Jika jenazah positif Covid-19, maka pemakaman harus dilakukan dengan prosedur pemulasaraan jenazah Covid-19.

Jika negatif, maka pemakaman jenazah dapat dilakukan dengan ketentuan agama masing-masing.

Sahroni mengimbau agar masyarakat tidak menolak jenazah Covid-19.

Ia mengingatkan bahwa di masa-masa sulit ini masyarakat harus saling bekerja sama.

"Saya mengimbau kepada masyarakat untuk jangan menolak jenazah pasien Covid-19 yang dimakamkan di daerahnya. Dalam masa-masa sulit seperti ini, akan jauh lebih baik jika kita saling membantu dan menunjukkan kepedulian antara satu sama lain," tutur Sahroni.

Surat telegram Kapolri itu ditandatangani Kepala Operasi Terpusat Kontigensi Aman Nusa II-Penanganan Covid-19 Tahun 2020, Komjen (Pol) Agus Andrianto, pada 5 Juni 2020.

Baca juga: Kasus Ambil Paksa Jenazah PDP di Makassar, 10 Orang Ditetapkan Tersangka, Terancam 7 Tahun Penjara

Telegram itu dikeluarkan sebagai respons sejumlah kasus pengambilan paksa jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) terkait Covid-19 yang terjadi di beberapa rumah sakit.

Agus pun telah menginstruksikan jajarannya berkoordinasi dengan pihak rumah sakit rujukan Covid-19.

Agus, yang juga merupakan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, meminta jajarannya mendorong pihak rumah sakit agar segera melakukan tes swab kepada pasien.

“Untuk berkoordinasi, bekerja sama, dan mendorong pihak rumah sakit rujukan Covid-19 untuk segera melaksanakan tes swab terhadap pasien yang dirujuk,” kata Agus melalui keterangan tertulis, Selasa (8/6/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com