Jumlah Maksimal APK yang Boleh Dipasang Calon Peserta Pilkada 2020 Akan Ditambah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya berencana melonggarkan ketentuan mengenai jumlah alat peraga kampanye (APK) pada Pilkada 2020.

Pada pilkada, sebelumnya jumlah APK yang boleh dicetak calon kepala daerah secara mandiri maksimal 150 persen dari APK yang telah dicetak KPU. Kali ini, KPU akan menambah besaran jumlah maksimal tersebut.

"Alat peraga kampanye, spanduk, baliho, itu kan ada batasan maksimalnya, kalau tidak salah 150 persen dari yang diadakan oleh KPU. Jadi pasangan calon boleh mencetak sekian persen dari yang dicetak oleh KPU," kata Pramono dalam acara diskusi yang digelar secara virtual, Rabu (10/6/2020).

"Ini ada kemungkinan kami longgarkan," tuturnya.

Baca juga: KPU Akan Batasi Kehadiran Pendukung Saat Debat Publik Pilkada 2020

Menurut Pramono, langkah itu dilakukan lantaran pihaknya telah melakukan pembatasan terhadap sejumlah tahapan pilkada.

Pembatasan yang dimaksud misalnya terkait jumlah audiens yang dibolehkan hadir dalam acara debat calon kepala daerah, atau pengurangan jumlah maksimal pemilih di satu TPS dari 800 orang menjadi 500.

Pembatasan itu dilakukan untuk menyesuaikan tahapan pilkada dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini.

"Karena ada beberapa aspek lain yang kita batasi, kita kurangi, maka ada beberapa aspek lain yang kita longgarkan," ujar Pramono.

Baca juga: PB IDI Sarankan Pemerintah Segera Buat Pedoman Protokol Kesehatan untuk Pilkada 2020

Lagi pula, kata Pramono, mempelajari temuan riset, APK cukup efektif untuk memberikan pengetahuan pada pemilih tentang pilkada.

Banyak pemilih yang akhirnya menggunakan hak pilihnya karena mendapat informasi dari APK.

Oleh karenanya rencana pelonggaran batasan jumlah APK calon kepala daerah ini dinilai KPU sebagai langkah tepat.

"Jadi ini bagian dari bagaimana kita membuat keseimbangan bukan hanya membatasi," kata Pramono.

Untuk diketahui, Pemilihan Kepala Daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada 2020 akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Adapun tahapan pra pemungutan suara akan mulai digelar pada pertengahan Juni mendatang.

Baca juga: Pilkada di Tengah Wabah, Bawaslu Khawatir Keinginan Masyarakat jadi Petugas Pemilihan Rendah