Ketidakadilan di Bidang Ekonomi Masih Jadi Persoalan

Kepala Negara menegaskan, perlu adanya intervensi dari kementerian/lembaga dari sisi program, baik yang berkaitan dengan Jaringan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan non Tunai, dan kartu sembako.

Kemudian, program pinjaman seperti Kredit Usaha Rakyat dan Bank Wakaf Mikro.

Jokowi juga meminta BUMN dan swasta berperan dalam pengentasan kemiskinan ini melalui program Corporate Social Responsibility.

"Kalau ini betul-betul bisa kita lakukan terkonsolidasi, saya yakin angka (kemiskinan ekstrem) 0 tadi bisa kita lakukan," kata Jokowi.

Baca juga: PKS Ragukan Target Jokowi Hilangkan Angka Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah untuk menurunkan stunting dan kemiskinan adalah persoalan data.

Ia mengatakan, harus ada evaluasi secara menyeluruh dan penyesuaian kebijakan agar tepat sasaran dalam penanganan masalah kemiskinan serta stunting.

"Soal data. Kami sepakat untuk segera mempercepat pembangunan satu data Indonesia, terutama untuk data kemiskinan dan stunting menjadi satu," kata Muhadjir seusai rapat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).