KILAS

Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Kompas.com - 07/06/2020, 11:42 WIB
Knowledge Sharing Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Global Green Growth Institute, melalui video conference, Jumat (5/6/2020). DOK. Humas Lembaga Administrasi NegaraKnowledge Sharing Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Global Green Growth Institute, melalui video conference, Jumat (5/6/2020).

KOMPAS.com - Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Basseng mengatakan, upaya perwujudan pertumbuhan ekonomi hijau di kalangan birokrasi relatif berjalan lambat.

Pasalnya meski sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, para Aparatur Sipil Negara ( ASN) belum memahami konsep tersebut.

Padahal ASN sebagai pemangku kebijakan merupakan aktor penting dalam konsep pembangunan nasional.

"Namun mereka belum memiliki pengetahuan terkait pertumbuhan ekonomi hijau sehingga banyak kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dan sosial,” kata Basseng, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal itu dikatakan Basseng, saat mengikuti Knowledge Sharing Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Global Green Growth Institute, melalui video conference, Jumat (5/6/2020).

Baca juga: Laboratorium Inovasi, Terobosan LAN Dorong Reformasi Birokrasi di Daerah

Untuk diketahui, konsep ekonomi hijau merupakan paradigma ekonomi baru yang meminimalkan faktor kerusakan lingkungan, dan dinilai dapat menekan emisi karbon dalam proses pembangunan.

Dibanding dengan penerapan ekonomi biasa yang menghasilkan emisi karbon kumulatif sebesar 2.484 juta Total Karbon Dioksida (TCO2) dalam kurun waktu 2015 hingga 2030, pertumbuhan ekonomi hijau mampu menekan emisi karbon hingga 689 juta TCO2.

Maka dari itu, menurut Basseng, konsep pertumbuhan ekonomi hijau perlu dimasukkan dalam penyelenggaraan pelatihan teknis ASN.

Senada dengan Basseng, Indonesia Representative GGGI Marcel Silvius mengatakan, peran aktif ASN sebagai pemangku kebijakan diperlukan dalam pelaksanaan ekonomi hijau.

Baca juga: Pandemi Covid-19, LAN Gunakan Metode Distance Learning untuk Tingkatkan Profesionalitas Birokrasi

“Saya harap, LAN sebagai instansi pembina pelatihan ASN dapat memasukkan pengetahuan atau modul-modul tentang konsep ekonomi hijau pada setiap pelatihan,” kata Marcel.

Marcel menambahkan, beberapa hal positif yang dapat dilakukan Indonesia antara lain membangun eco-tourism, menjaga adat istiadat beserta kekayaan alamnya, menggunakan sumber daya energi yang dapat diperbaharui, hingga tata kota yang ramah lingkungan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X