KILAS

Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Kompas.com - 07/06/2020, 11:42 WIB
Knowledge Sharing Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Global Green Growth Institute, melalui video conference, Jumat (5/6/2020). DOK. Humas Lembaga Administrasi NegaraKnowledge Sharing Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Global Green Growth Institute, melalui video conference, Jumat (5/6/2020).

KOMPAS.com - Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Basseng mengatakan, upaya perwujudan pertumbuhan ekonomi hijau di kalangan birokrasi relatif berjalan lambat.

Pasalnya meski sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, para Aparatur Sipil Negara (ASN) belum memahami konsep tersebut.

Padahal ASN sebagai pemangku kebijakan merupakan aktor penting dalam konsep pembangunan nasional.

"Namun mereka belum memiliki pengetahuan terkait pertumbuhan ekonomi hijau sehingga banyak kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dan sosial,” kata Basseng, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal itu dikatakan Basseng, saat mengikuti Knowledge Sharing Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Global Green Growth Institute, melalui video conference, Jumat (5/6/2020).

Baca juga: Laboratorium Inovasi, Terobosan LAN Dorong Reformasi Birokrasi di Daerah

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk diketahui, konsep ekonomi hijau merupakan paradigma ekonomi baru yang meminimalkan faktor kerusakan lingkungan, dan dinilai dapat menekan emisi karbon dalam proses pembangunan.

Dibanding dengan penerapan ekonomi biasa yang menghasilkan emisi karbon kumulatif sebesar 2.484 juta Total Karbon Dioksida (TCO2) dalam kurun waktu 2015 hingga 2030, pertumbuhan ekonomi hijau mampu menekan emisi karbon hingga 689 juta TCO2.

Maka dari itu, menurut Basseng, konsep pertumbuhan ekonomi hijau perlu dimasukkan dalam penyelenggaraan pelatihan teknis ASN.

Senada dengan Basseng, Indonesia Representative GGGI Marcel Silvius mengatakan, peran aktif ASN sebagai pemangku kebijakan diperlukan dalam pelaksanaan ekonomi hijau.

Baca juga: Pandemi Covid-19, LAN Gunakan Metode Distance Learning untuk Tingkatkan Profesionalitas Birokrasi

“Saya harap, LAN sebagai instansi pembina pelatihan ASN dapat memasukkan pengetahuan atau modul-modul tentang konsep ekonomi hijau pada setiap pelatihan,” kata Marcel.

Marcel menambahkan, beberapa hal positif yang dapat dilakukan Indonesia antara lain membangun eco-tourism, menjaga adat istiadat beserta kekayaan alamnya, menggunakan sumber daya energi yang dapat diperbaharui, hingga tata kota yang ramah lingkungan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Paulus Waterpauw, Jenderal Bintang Tiga Polri yang Jabat Deputi BNPP Kemendagri

Profil Paulus Waterpauw, Jenderal Bintang Tiga Polri yang Jabat Deputi BNPP Kemendagri

Nasional
UPDATE: 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 4.080.351 Kasus Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 22 Oktober: 4.080.351 Kasus Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
UPDATE: 250.740 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,35 Persen

UPDATE: 250.740 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,35 Persen

Nasional
Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

Nasional
Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

Nasional
Menparekraf Harap Cakupan Vaksinasi Covid-19 Semakin Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Menparekraf Harap Cakupan Vaksinasi Covid-19 Semakin Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nasional
Wapres: Kemiskinan Tidak Bisa Dihilangkan Hanya dengan Bansos

Wapres: Kemiskinan Tidak Bisa Dihilangkan Hanya dengan Bansos

Nasional
Sandiaga Sebut Ada Sejumlah Daerah yang Sedang Disiapkan untuk Sambut Wisatawan

Sandiaga Sebut Ada Sejumlah Daerah yang Sedang Disiapkan untuk Sambut Wisatawan

Nasional
Mahasiswa Kritik 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Istana Sampaikan Terima Kasih

Mahasiswa Kritik 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Istana Sampaikan Terima Kasih

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Gelombang Ketiga Pasti Terjadi Kalau Tidak Kita Cegah

Pimpinan Komisi IX: Gelombang Ketiga Pasti Terjadi Kalau Tidak Kita Cegah

Nasional
Partai Ummat Minta Jokowi Tepati Janji Tak Gunakan APBN untuk Proyek Kereta Cepat

Partai Ummat Minta Jokowi Tepati Janji Tak Gunakan APBN untuk Proyek Kereta Cepat

Nasional
Ini Isi Resolusi Jihad KH Hasyim Asy'ari yang Jadi Dasar Hari Santri Nasional

Ini Isi Resolusi Jihad KH Hasyim Asy'ari yang Jadi Dasar Hari Santri Nasional

Nasional
Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Materi Laporan Sumir

Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Materi Laporan Sumir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.