Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menristek Sebut Indonesia Perlu Vaksin Covid-19 Khusus, Mengapa?

Kompas.com - 04/06/2020, 11:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia memerlukan vaksin khusus yang berbeda dengan vaksin yang dikembangkan di negara lain.

"Hal ini mengingat tiga jenis atau strain virus Covid-19 yang menyebar di dalam negeri belum terkategorisasi oleh database terkait influenza dan coronavirus di dunia Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID)," ujar Bambang sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kemenristek/BRIN, Kamis (4/6/2020).

Bambang menjelaskan, GISAID merupakan bank data influenza di dunia.

Tugas mereka, yakni mengumpulkan semua virus flu.

Baca juga: Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

GISAID juga melakukan penelitian terhadap virus penyebab Covid-19.

"Dalam hal ini, virus Covid-19 yang sudah dilakukan namanya whole genome sequencing. Istilahnya virusnya sudah bisa dibaca karakternya dan mereka kemudian lakukan klasifikasi," ungkap Bambang.

Dalam pengklasifikasian itu, GISAID membagi ke dalam tiga kategori pokok, yakni klasifikasi S, G dan V.

"Kemudian (jenis virus) yang lain masih dianggap others (belum dikenali) dan ternyata tiga yang Indonesia kirim dari Eijkman, ketiganya masuk others, tidak masuk yang S, G, maupun V," ungkap Bambang.

Baca juga: China Sebut Vaksin Virus Corona Siap Akhir 2020, 99 Persen Efektif

Bambang menjelaskan, saat ini Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman telah memimpin riset di sektor vaksin untuk transmisi lokal dalam Konsorsium Riset dan Inovasi tentang Covid-19 yang didanai oleh Kemenristek/BRIN.

Berdasarkan perkembangan terakhir, LBM Eijkman sudah menemukan tambahan jenis virus dari yang semula tiga strain menjadi tujuh strain.

Meski demikian, tiga strain dari Indonesia tadi tetap masuk kategori others dalam GISAID.

Baca juga: Pertama Kalinya Uji Coba Vaksin Corona pada Manusia di Australia

"Jadi ternyata virus yang dari Indonesia masih dikenali dulu karakternya. Kenapa ini penting? Karena kalau kita buat vaksin, vaksin itu harus bisa menjawab transmisi lokal yang ada di Indonesia," jelas Bambang.

Ia lantas memperhitungkan akhir tahun ini bibit vaksin atau vaccine seed khusus untuk strain coronavirus di Indonesia sudah ada.

Akan tetapi, penggunaan vaksin tersebut untuk imunisasi massal kemungkinan dilakukan pada tahun depan setelah bibit vaksin lolos uji medis dan dapat diproduksi massal untuk paling tidak separuh penduduk Indonesia.

"Bibit vaksinnya mungkin bisa ditemukan tahun ini. Tapi imunisasi massal itu baru bisa mungkin tahun depan. Vaksinnya sendiri harus diproduksi," kata dia.

Baca juga: Benarkah Vaksin Covid-19 Tak Memberi Kekebalan Jangka Panjang?

Bambang sekaligus mengingatkan, memproduksi vaksin itu jelas tidak gampang dan skalanya sangat besar.

Sebab, di Indonesia sendiri terdapat 260 juta penduduk.

"Jadi kita buat vaksin antara separuh sampai dua per tiga penduduk yang harus divaksin. Berarti vaksin yang dibutuhkan antara 130 sampai 170 juta. Itu belum menghitung booster-nya," tutur Bambang.

"Kalau kita divaksin, itu sekali vaksin belum tentu imun kita muncul sehingga harus ada booster-nya sampai imun muncul. Tentu saja setiap orang berbeda, ada yang sekali vaksin langsung muncul. Ada yang tidak muncul-muncul," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com