Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/05/2020, 13:20 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sektor pariwisata akan dibuka kembali menyusul rencana pemerintah untuk menerapkan fase new normal di tengah pandemi virus corona Covid-19.

Hanya saja, aktivitas pariwisata di suatu daerah nantinya bisa saja dihentikan lagi jika kasus penularan virus corona mengalami kenaikan.

Hal ini, kata Menteri Pariwisata Wishnutama, sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo.

"Ya tentu Pak Presiden menyampaikan juga kalau Covid-19 naik lagi, tentu diberhentikan lagi," kata Wishnutama usai rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi lewat video conference, Kamis (28/5/2020).

Baca juga: Ini Syarat dari Jokowi agar Sektor Pariwisata Bisa Beroperasi di Kala Pandemi

Oleh karena itu, Wishnutama menegaskan harus ada prosedur yang ketat sebelum suatu tempat wisata dibuka kembali.

Pertama, pemda harus memastikan bahwa penularan virus corona di wilayah tersebut sudah minim.

Lalu setiap tempat wisata juga harus melalui berbagai tahapan mulai dari menyusun standar operasional prosedur (SOP), melakukan simulasi, sosialisasi, hingga uji coba.

Baca juga: Jokowi Minta Pembukaan Sektor Pariwisata Tak Tergesa-gesa

Wishnutama mengingatkan setiap baik hotel, restoran, jasa transportasi atau pun wisata alam untuk menerapkan Protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

"Kalau perlu izin dicabut kalau tak mematuhi protokol kesehatan yang kita siapkan," kata dia.

Selain itu, Wishnutama juga mengingatkan masyarakat yang akan berwisata untuk juga mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan.

"Ini harus disiplin sekali menurut saya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com