Politikus PKS Sebut RUU Cipta Kerja Justru Lahirkan Banyak Aturan Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah menilai, draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak memberikan solusi penyederhanaan dan percepatan regulasi sebagaimana yang disebutkan pemerintah.

Menurut Ledia, Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru akan melahirkan banyak pembentukan peraturan turunan dalam implementasi kebijakan.

"Pada kenyataannya, naskah RUU ini justru menunjukkan semangat yang bertolak belakang," ujar Ledia dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2020).

"Banyaknya amanah pembentukan peraturan pelaksana menunjukkan bahwa semangat penyederhanaan, memutus rantai birokrasi, menghilangkan tumpang tindih peraturan dan semangat percepatan dalam RUU ini tidak nampak," kata

Baca juga: Lagi Reses, DPR Tetap Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Dia menyebutkan, RUU Cipta Kerja mengamanahkan pembentukan peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah yang jumlahnya mencapai ratusan.

"Bukan hanya puluhan bahkan ratusan amanah peraturan pelaksana muncul di RUU ini, baik dalam bentuk amanah pembentukan PP, perpres, hingga perda," ucap dia.

Ledia mengatakan, sudah banyak contoh undang-undang yang malah terhambat implementasinya karena mengharuskan pembentukan peraturan pelaksana.

Ia mencontohkan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang disahkan tahun 2014.

UU 33/2014 baru bisa diimplementasikan lima tahun kemudian karena peraturan pelaksananya baru keluar pada 2019.

Baca juga: RUU Cipta Kerja Bisa Pangkas Ego Sektoral yang Hambat Investasi?

Kemudian, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengamanahkan 15 peraturan pelaksana.

Menurut Ledia, hingga hari ini baru ada dua PP yang terbit, yaitu PP terkait Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Akomodasi yang Layak.

"Tentu hal ini akan menghambat pelaksanaan hak-hak bagi para penyandang disabilitas di negeri ini,” kata Ledia.

Ledia mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk menerbitkan peraturan-peraturan pelaksana undang-undang.

Dia mengatakan, amanah peraturan pelaksana ini kerap jadi penghambat implementasi suatu undang-undang.

Baca juga: Menurut Pengamat, Buruh Perlu Dukung RUU Cipta Kerja, Mengapa?

"Kita masih punya PR terkait peraturan pelaksana yang tak kunjung dikeluarkan pemerintah. Ini jelas menunjukkan betapa keberadaan amanah peraturan pelaksana seringkali justru menjadi penghambat implementasi purna dari suatu undang-undang," tutur dia.

Karena itu, Ledia meminta agar pembahasan RUU Cipta Kerja ini fokus pada tujuan semula yaitu memberikan kemudahan dan percepatan cipta kerja serta menggairahkan iklim investasi dalam negeri.

Fraksi PKS sendiri diketahui tidak ikut serta dalam panitia kerja (Panja) RUU Cipta Kerja. Panja saat ini telah melakukan pembahasan bersama pemerintah.

"Pasal-pasal pada RUU ini harus dibuat lebih taktis dan fokus pada upaya memberi kemudahan dan percepatan penyediaan kesempatan kerja bagi para tenaga kerja Indonesia serta kemudahan dan penyegaran iklim investasi untuk mendukung pemenuhan hak kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia," tegas Ledia.