Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Mari Bersatu Perangi Covid-19, Jangan Saling Menyalahkan

Kompas.com - 19/05/2020, 23:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak semua pihak tidak saling menyalahkan dalam upaya penanganan Covid-19.

Menurut Tito, semua pihak sebaiknya saling membantu dan memberikan dukungan kepada satu sama lain.

"Dalam perang melawan penyebaran Covid-19, semua pihak harus bersatu, saling dukung. Jangan kemudian saling menyalahkan," ujar Tito sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kemendagri, Senin (19/5/2020).

"Semuanya, baik itu Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, sebaiknya saling belajar dari pengalaman negara lain, apa kelebihan yang bisa diambil dan kekurangan yang bisa dipelajari," lanjutnya menegaskan.

Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Keraton Yogyakarta Tiadakan Tradisi Grebeg Syawal

Lebih lanjut Tito menjelaskan bahwa Covid-19 saat ini merupakan pandemi terluas yang dialami dunia.

Di Indonesia sendiri, penularan penyakit tersebut merupakan wabah terluas dalam sejarah sejak Indonesia merdeka.

"Artinya apa? Ini barang baru, sesuatu yang baru bagi dunia, maka tidak ada negara yang betul-betul siap menghadapi ini," tuturnya.

Menurut Tito, semua negara yang terjangkit Covid-19 saling belajar.

Bahkan negara maju seperti Amerika Serikat, Italia, Spanyol, Inggris, Jerman dan Perancis di daratan Eropa juga terus belajar.

Baca juga: Update Covid-19 NTT: Total 76 Kasus Positif, Kabupaten Sikka Tertinggi

Dia melanjutkan, korban yang terjangkit Covid-19 dan meninggal dunia di negara-negara tersebut jauh lebih banyak daripada Indonesia.

Untuk itu, Indonesia wajib belajar dari negara-negara tersebut. Mantan Kapolri ini mengatakan, seluruh negara termasuk Indonesia masih mencari format terbaik dalam penanganan Covid-19. 

"Jadi saya pikir kita tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain. Tapi kita belajar dari negara lain, kita belajar dari daerah lain, belajar dari keberhasilan mereka, dan belajar dari kekurangberhasilannya mereka, kok bisa naik terus? Ada apa? Kok yang itu bisa turun, kenapa? Kok Bali bisa turun," tegas Tito

Dia pun mengingatkan, bahwa krisis kesehatan akibat Covid-19 ini bisa mengarah kepada krisis multidimensi.

Dari krisis kesehatan bisa menjadi krisis kemanusiaaan karena banyak korban meninggal. Selanjutnya bisa jadi terjadi krisis ekonomi dan keuangan.

Tito menuturkan, kebijakan pembatasan seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kata dia, berdampak pada melambannya pertumbuhan ekonomi. 

"Ini memberikan pukulan semua negara. Pertumbuhan ekonomi semua jatuh, semua. Bahkan sudah ada yang minus, kita masih 2 koma sekian per hari ini, " ungkapnya.

Sektor keuangan pun, lanjut Tito mengalami pukulan berat. Keungan pemerintah mengalami pukulan karena pendapatan negara berkurang drastis sementara pendapatan berkurang. Defisit tak bisa dihindari. 

Baca juga: Penambahan 5 Kasus Positif Covid-19 di Riau Berasal dari Klaster Santri Temboro

"Pendapatan kita nomor satu dari sawit, kedua dari pariwisata, ketiga dari batubara, baru yang lain-lain. Ini semua jatuh, itu diperkirakan hampir Rp 400 triliun dari asumsi yang diharapkan awal tahun, dan ini berpengaruh," papar Tito.

"Semua (anggaran) dipotong. Kemendagri dari Rp 3 triliun dipotong Rp1 triliun, sudah. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman jangan mengeluh. Ini semua keadaan baru, semua terpukul," tambahnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com