Jubir Pemerintah: Penerapan Protokol Kesehatan Tak Bisa Ditawar

Kompas.com - 17/05/2020, 16:57 WIB
Juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19 Achmad Yurianto saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Dok. BNPBJuru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19 Achmad Yurianto saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (13/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyatakan, pemberlakuan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas masyarakat tak bisa ditawar.

Hal itu disampaikan Yurianto terkait upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penularan virus corona atau Covid-19.

Caranya, yakni dengan mengurangi kontak fisik dengan orang lain, menjaga jarak sosial, menghindari kerumunan, serta bekerja dan bersekolah dari rumah.

Baca juga: UPDATE 17 Mei: Bertambah 489, Kini Ada 17.514 Kasus Covid-19 di Indonesia

"Ini yang menjadi perhatian kita bersama bahwa protokol kesehatan adalah sesutu yang tak bisa ditawar. Adalah sesuatu yang harus dipatuhi bersama," ujar Yurianto saat menyampaikan keterangan pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Minggu (17/5/2020).

"Karena inilah yang bisa kita gunakan untuk (menghentikan) sebaran Covid-19," tutur dia.

Yuri menyadari sempat terjadi pelanggaran protokol kesehatan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Menurut dia hal itu terjadi karena banyak penumpang yang datang lebih awal untuk menjalani pemeriksaan dokumen serta syarat keberangkatan.

Baca juga: UPDATE 17 Mei: Pasien Sembuh dari Covid-19 Bertambah 218, Terbanyak di Jawa Barat

Ia pun mengatakan, pemerintah telah mengantisipasi terulangnya hal tersebut dengan menambah jumlah personel untuk mengecek dokumen di bandara serta mengatur ulang jadwal penerbangan.

Yurianto juga mengatakan, pihak yang tak menerapkan protokol kesehatan nantinya tak akan bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19 sebab ia dituntut untuk menjalankan protokol kesehatan.

"Maka kita harus tetap memiliki sikap. Memiliki cara pikir yang mengacu pada protokol kesehatan di dalam kehidupan kita di kemudian hari mendatang. Ini yang kita sebut sebagai normal baru," kata Yuri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X