Jokowi Perintahkan Simulasi Pelonggaran PSBB

Kompas.com - 12/05/2020, 17:23 WIB
Seorang warga menunggu angkutan umum di Halte Perintis Kemerdekaan di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Cikokol, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (2/5/2020). Gubernur Banten  Wahidin Halim menyatakan penerapan PSBB di Tangerang Raya diperpanjang selama 14 hari sejak tanggal 4 Mei 2020. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj. ANTARA FOTO/FAUZANSeorang warga menunggu angkutan umum di Halte Perintis Kemerdekaan di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Cikokol, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (2/5/2020). Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan penerapan PSBB di Tangerang Raya diperpanjang selama 14 hari sejak tanggal 4 Mei 2020. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan untuk membuat simulasi terkait pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB).

"Bapak Presiden telah berikan instruksi kepada Gugus Tugas untuk menyiapkan suatu simulasi agar apabila kita melakukan langkah-langkah pelonggaran (PSBB), maka tahapan-tahapannya harus jelas," kata Doni dalam video conference, Selasa (12/5/2020).

Tahapan pertama yakni prakondisi atau sosialiasi.

Nantinya, pemerintah akan melibatkan akademis, epidemiolog, kesehatan masyatakat, sosiolog, serta pakar komunikasi publik untuk melakukan sebuah kajian.

Baca juga: Pelanggar PSBB Bakal Pakai Rompi Khusus Bersihkan Fasilitas Umum Selama Sejam

Kedua, yaitu kapan waktu yang tepat pelonggaran PSBB diterapkan. Itu bergantung pada 4 kriteria. 

Pertama, apabila kurva kasus corona di suatu daerah sudah melandai.

"Kalau daerah belum menunjukkan kurva menurun apalagi kurva melandai, maka tidak mungkin daerah itu diberikan kesempatan untuk lakukan pelonggaran," ujarnya.

Kedua, keputusan soal pelonggaran PSBB juga tergantung dengan kesiapan masyarakat.

Apabila masyarakat terlihat tidak siap, maka pemerintah tak akan melonggarkan PSBB.

Baca juga: Begini Rompi untuk Pelanggar PSBB Jakarta

"Timing ini juga bisa kita lihat dari tingkat kepatuhan masyarakat di setiap daerah yang akan dilakukan pelonggaran. Manakala tingkat kepatuhan kecil, tentu kita tidak boleh ambil risiko," jelasnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Nasional
Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Nasional
Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Nasional
Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Nasional
UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Mendikbud Nadiem: Makin Cerdas Suatu Bangsa, Makin Tinggi Minat Baca Masyarakatnya

Mendikbud Nadiem: Makin Cerdas Suatu Bangsa, Makin Tinggi Minat Baca Masyarakatnya

Nasional
UPDATE 24 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 33 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.015 Kasus Baru

UPDATE 24 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 33 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.015 Kasus Baru

Nasional
Selamatkan Anak-anak dari Dampak Pandemi, BPIP Kembangkan Metode Pembelajaran Alternatif

Selamatkan Anak-anak dari Dampak Pandemi, BPIP Kembangkan Metode Pembelajaran Alternatif

Nasional
BPS: DTKS Jadi Bagian Penting Sistem Perlindungan Sosial

BPS: DTKS Jadi Bagian Penting Sistem Perlindungan Sosial

Nasional
Pemerintah Klaim Penurunan Angka Stunting Sudah Cukup Terlihat

Pemerintah Klaim Penurunan Angka Stunting Sudah Cukup Terlihat

Nasional
BPOM Diminta Gandeng MUI untuk Memastikan Aspek Kehalalan Vaksin Covid-19

BPOM Diminta Gandeng MUI untuk Memastikan Aspek Kehalalan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.927, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 425.313

UPDATE: Bertambah 2.927, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 425.313

Nasional
UPDATE 24 November: Ada 64.414 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 24 November: Ada 64.414 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Bawaslu: Tak Laporkan Dana Kampanye, Bisa Didiskualifikasi

Bawaslu: Tak Laporkan Dana Kampanye, Bisa Didiskualifikasi

Nasional
UPDATE 24 November: Ada 64.878 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 November: Ada 64.878 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X