Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Transparansi Data Penerima Jadi Kunci Kelancaran Distribusi Bansos Covid-19

Kompas.com - 09/05/2020, 20:27 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Anggara Wikan Prasetya

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Sosial (Kemensos) terus mencari cara agar bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak coronavirus disease 2019 (Covid-19) benar-benar tepat sasaran.

Hal itu tidak lepas dari banyaknya keluhan terkait pendistribusian bansos dari masyarakat selama ini.

Bagi Kemensos, salah satu kunci untuk kelancaran pendistribusian itu adalah dengan membuka daftar nama penerima bansos sembako dan dana tunai. Dengan data itu, masyarakat dapat ikut mengawasi penerima bansos.

Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) Syahabuddin pun memperkirakan, Kemensos akan meminta pemerintah daerah membuka data penerima bansos secara transaparan.

“Saya kira Kemensos akan meminta kepala daerah yang wilayahnya mendapat alokasi bansos untuk mengumumkan nama-nama penerima," ujar dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/5/2020).

Baca juga: Mensos Tagih Pemda yang Belum Serahkan Data Penerima Bansos Tunai

Syahbuddin melanjutkan, nama-nama penerima bansos itu kemudian ditempelkan di kantor-kantor kelurahan atau desa.

Ia turut meninjau langsung ke salah satu lokasi distribusi guna memaksimalkan monitoring proses pendistribusian bansos.

Pada Sabtu (9/5/2020), Syahabuddin meninjau distribusi bansos di daerah Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel).

Ia memastikan bahwa 104 keluarga di RT 6, RW 7, Kelurahan Pisangan, Tangsel menerima bansos.

“Daerah Tangsel ini kemarin mendapat apresiasi dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos karena sangat aktif memverifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” kata Syahabuddin.

Baca juga: Keaktifan Tangsel Verifikasi DTKS, Mempermudah Kemensos Salurkan Bansos

Sebelumnya, dirinya juga meninjau langsung distribusi bansos di RW 10, Kecamatan Tebet, Manggarai.

Pada kesempatan itu, Syahabuddin berpesan agar dilakukan evaluasi data jika masih ada warga yang belum terdaftar menjadi penerima bansos.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com