Puan Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Aktif Berkoordinasi soal Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi secara intens dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

Seperti diketahui, terjadi permasalahan dalam pemberian bansos di beberapa daerah karena ketidaklengkapan data penerima bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Agar datanya sinkron, tidak tumpang tindih sehingga bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran," kata Puan dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Penyaluran Bansos Covid-19 Perlu Diawasi, Mengapa?

Selain itu, untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, Puan mengatakan, tidak bisa dengan mengandalkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Puan menegaskan, kebijakan PSBB harus diikuti dengan bergotong royong dan solidaritas di tingkat masyarakat.

"Kita tengok tetangga kita, kita lihat apakah ada yang butuh bantuan. Mari kita bergotong royong, memupuk semangat solidaritas sosial untuk mengatasi dampak Corona," ujar dia.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, gotong royong dapat dilakukan dengan memberikan bantuan kepada sesama yang kesulitan.

Ia pun mengapresiasi bantuan sembako yang diberikan Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR kepada karyawan di lingkungan DPR.

Baca juga: Polisi Usut Keributan Warga dan Ketua RW akibat Paket Bansos di Ciputat

"Saya menyadari bahwa tidak mudah bagi kita menjalani pekerjaan sehari-hari dalam masa pandemi Covid-19, karena kita harus jaga jarak, rajin cuci tangan dengan sabun, dan ingatkan lingkungan untuk tetap jaga kesehatan," pungkas Puan Maharani. 

Diketahui, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia hingga Senin ini mencapai 11.587.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.954 pasien dinyatakan sembuh, sementara 864 lainnya meninggal dunia.