May Day, KSPI Akan Kampanye Virtual Suarakan 3 Isu Buruh

Kompas.com - 30/04/2020, 15:07 WIB
Buruh merayakan hari buruh internasional atau May Day dengan berunjuk rasa di sekitar Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/5/2018). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk menurunkan harga beras, listrik, BBM, membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi, menolak upah murah, mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dan merealisasikan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta menolak tenaga kerja asing. MAULANA MAHARDHIKABuruh merayakan hari buruh internasional atau May Day dengan berunjuk rasa di sekitar Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/5/2018). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk menurunkan harga beras, listrik, BBM, membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi, menolak upah murah, mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dan merealisasikan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta menolak tenaga kerja asing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) akan memperingati hari buruh internasional atau May Day pada Jumat (1/5/2020).

Namun, secara khusus KSPI akan melakukan aksi kampanye secara virtual di media sosial.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, kampanye akan mengangkat tiga isu. Apa saja?

"Ketiga isu tersebut adalah tolak omnibus law, stop PHK, dan liburkan buruh dengan upah dan THR 100 persen," kata Said Iqbal dalam keterangan yang diterima Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Meski Tak Dibolehkan Polisi, Buruh Ngotot Gelar Aksi May Day 30 April

Said mengatakan, KSPI mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menunda pembahas klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

Namun, penolakan terhadap RUU sapu jagat itu tetap disuarakan dalam peringatan hari buruh internasional.

"Langkah berikutnya, kami memohon presiden men-drop klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja," kata Said.

Baca juga: Jokowi Hanya Tunda Klaster Ketenagakerjaan, KPA: Sangat Mengecewakan

Setelah klaster ketenagakerjaan dicabut dari RUU Cipta Kerja, lanjut dia, serikat buruh meminta pemerintah membuat ulang draf baru untuk klaster tersebut.

"Yang melibatkan semua pemangku kepentingan, yaitu dengan membentuk Tim Perumus draf baru klaster ketenagakerjaan terdiri dari serikat pekerja, organisasi pengusaha, pemerintah dalam bentuk Keppres," tuturnya.

Lebih lanjut, Said mengatakan, serikat buruh juga akan menyuarakan stop melakukan PHK selama masa pandemi serta mendesak perusahaan segera meliburkan buruh dengan tetap membayar upah dan THR penuh.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mohammad Yamin, Rumusan Sumpah Pemuda, dan Persatuan Bangsa

Mohammad Yamin, Rumusan Sumpah Pemuda, dan Persatuan Bangsa

Nasional
Peringatan Sumpah Pemuda ke-92, Wapres Harap Jadi Inspirasi dan Energi

Peringatan Sumpah Pemuda ke-92, Wapres Harap Jadi Inspirasi dan Energi

Nasional
Dinilai Kooperatif, 7 Tersangka Kebakaran Kejagung Tidak Ditahan

Dinilai Kooperatif, 7 Tersangka Kebakaran Kejagung Tidak Ditahan

Nasional
UPDATE 28 Oktober: 2.240 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 28 Oktober: 2.240 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Politisi Gerindra: Meski Pandemi, Mestinya Upah Minimum 2021 Tetap Naik

Politisi Gerindra: Meski Pandemi, Mestinya Upah Minimum 2021 Tetap Naik

Nasional
31 Kapal Asing Curi Ikan di Natuna sejak Juni, 21 di Antaranya Kapal Vietnam

31 Kapal Asing Curi Ikan di Natuna sejak Juni, 21 di Antaranya Kapal Vietnam

Nasional
Kemendagri: Ada Pjs Tak Netral yang Justru Seperti Timses Pilkada

Kemendagri: Ada Pjs Tak Netral yang Justru Seperti Timses Pilkada

Nasional
Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Nasional
Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Nasional
Upah 2021 Tidak Naik, KSPI Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Upah 2021 Tidak Naik, KSPI Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Nasional
LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

Nasional
Pasien Suspek Covid-19 Bertambah Banyak, Ini Penjelasan Satgas

Pasien Suspek Covid-19 Bertambah Banyak, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Nasional
Upah Minimum 2021 Tak Naik Akibat Pandemi, Buruh: Logika Terbalik!

Upah Minimum 2021 Tak Naik Akibat Pandemi, Buruh: Logika Terbalik!

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Minta Presiden Laporkan Pemberian Sepeda Lipat dari Daniel Mananta | TNI Pastikan Anggota KKB yang Tewas di Sugapa Bukan Tokoh Agama

[POPULER NASIONAL] KPK Minta Presiden Laporkan Pemberian Sepeda Lipat dari Daniel Mananta | TNI Pastikan Anggota KKB yang Tewas di Sugapa Bukan Tokoh Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X